Puan Maharani Dilaporkan ke MKD karena Rayakan Ultah di Paripurna DPR

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Joko Priyoski melaporkan Ketua DPR Puan Mataharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Laporan ini terkait karena momen ulang tahunnya yang dirayakan dalam rapat paripurna, Selasa 6 September 2022.

Joko menilai Puan tak etis karena mengizinkan selebrasi ulang tahun di rapat resmi. Terlebih yang memprihatinkan bersamaan dengan momen demonstrasi penolakan kenaikan BBM di DPR.

Joko mendatangi MKD DPR pada Senin 12 September 2022 untuk melaporkan Puan. Meski laporannya itu masih di proses di MKD.

”Saya datang atas nama pribadi. Melaporkan Puan ke MKD, atas viralnya video perayaan ulang tahun beliau di tanggal 6 September yang lalu di saat massa berunjuk rasa. Beliau bukannya menerima perwakilan massa malah melakukan euforia dalam gedung ini,” kata Joko, Senin 12 September 2022.

Joko berharap DPR menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat. ”Tidak lagi menjadi proyek-proyek sifat ceremony atau pun euforia belaka. Beliau ini kan kita tahu [mau] menjadi calon presiden. Harusnya beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap beban masyarakat,” sindirnya.

Joko meminta Puan meminta maaf. Ia juga meminta MKD memberikan teguran kepada Puan. Ia juga berpesan agar Puan dapat menanggapi persoalan masyarakat tak hanya dengan kata-kata, tapi juga tindakan.

“Kami meminta Puan meminta maaf, kepada masyarakat Indonesia atas viralnya video ulang tahun beliau. Jangan juga beliau hanya sekadar lip service ketika bilang mau ikut merasakan [kesulitan masyarakat]. Sikap beliau sebagai Ketua DPR RI, yaitu mendesak pemerintah menaikkan harga BBM yang kita lihat hari ini sangat berimbas itu semua sektor,” katanya.

Joko berharap laporannya bisa berlanjut oleh MKD. Ia mengingatkan Puan untuk tak melukai hati masyarakat. “Kami meminta DPR RI untuk mendesak pemerintah membatalkan kenaikan BBM. Jangan lukai hati masyarakat,” pungkasnya.

DPR RI menggelar Rapat Paripurna Khusus Pidato Ketua DPR RI dalam Rangka HUT DPR RI Ke-77 dan Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 pada 6 September lalu. Rapat ini digelar sekaligus dengan Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023.

Karena bertepatan dengan HUT Puan, MC memutar lagu ulang tahun dan mengajak peserta rapat untuk ikut bernyanyi. Puan pun ikut bertepuk tangan seirama lagu dan berterima kasih atas ucapan selamat para anggota.

Mirisnya pada saat yang sama, massa butuh tengah melakukan aksi demonstrasi penolakan kenaikan BBM di gerbang DPR. Puan tak menemui massa tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkelanjutan untuk Memperkuat Program MBG Nasional

Oleh: Rivka Mayangsari*)Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program MakanBergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang berfokus padapeningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah pelaksanaan program berskalabesar yang menjangkau puluhan juta masyarakat setiap hari, pemerintah menegaskan bahwaevaluasi dan pembenahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benardirasakan secara optimal oleh masyarakat.Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi padaperluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG tidak dapat diukur semata dari jumlah penerimamanfaat, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta transparansi dalampengelolaannya.Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlahtersebut menunjukkan skala besar komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial danpemenuhan gizi masyarakat. Cakupan program meliputi berbagai kelompok rentan yang selamaini membutuhkan perhatian khusus dari negara, mulai dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, hingga 868 ribu ibu hamil.Tidak berhenti di situ, pemerintah juga berencana memperluas program bantuan pangan tersebutkepada sekitar setengah juta warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping. Langkah inimenunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan kelompok paling rentan tetap mendapatkanperlindungan dan akses terhadap kebutuhan gizi yang layak.Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya dinamika dankekurangan di lapangan. Sikap terbuka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutupmata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program. Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan evaluasi secara agresif agar setiap kelemahan dapat segeradiperbaiki.Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah telah menghentikan operasional ribuan unit penyedialayanan yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas. Langkah ini memperlihatkan bahwapemerintah tidak mentoleransi penyimpangan ataupun kelalaian yang dapat merugikanmasyarakat. Program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan dengan standartinggi dan pengawasan ketat.Presiden juga mengajak seluruh elemen pengawas, termasuk legislatif dan kepala daerah, untukterlibat aktif dalam mengawal jalannya program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergiseluruh pihak agar pengawasan berjalan efektif dan transparan.Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjagaakuntabilitas program perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan amanat konstitusiterkait perlindungan masyarakat miskin benar-benar terlaksana secara nyata dan tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan menjadi fondasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadapprogram pemerintah tetap terjaga.Komitmen penguatan program MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan program MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan program berjalan lebih efektif.Dalam pembahasan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya pembenahan internal di tubuh BGN agar pelaksanaan program semakin profesional dan terukur. Pemerintah menyadari bahwaprogram berskala nasional memerlukan sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusiayang kompeten agar implementasinya berjalan optimal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini