Skema Baru Dana Pensiun PNS Usulan Sri Mulyani

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan perubahan skema dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena membebani keuangan negara. Skema yang saat ini pay as you go akan diubah menjadi fully funded.

Dalam skema pay as you go, PT Taspen menghimpun iuran peserta 4,75 persen dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak) setiap bulan, dan ditambah dengan APBN.

Sementara dalam skema fully funded, dana pensiun PNS diambil dari persentase take home pay (THP), pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja.

“Pay as you go ini sistem PNS membayar iuran yang sangat kecil. Fully funded itu PNS akan membayar iuran sebesar persentase dari pendapatannya, dari take home pay-nya, bukan dari gajinya,” ujar Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana dalam konferensi pers virtual tahun lalu.

Bima mengatakan bahwa dalam skema fully funded, nantinya sumber iuran lebih dominan dari PNS dengan besaran iuran yang ditentukan berdasarkan persentase dari pendapatan mereka.

Ia mengatakan perubahan skema itu nantinya justru akan menguntungkan PNS. Pasalnya, uang pensiun yang akan mereka terima bisa lebih besar ketimbang dengan skema sekarang

“Uang pensiunnya akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem pay as you go,” imbuhnya.

Bima mengatakan rencana perubahan skema pensiunan PNS sebenarnya sudah digagas sejak lama. Begitu pula dengan aturannya, sudah mulai digodok Kementerian Keuangan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun pada kenyataannya, sampai saat ini pemerintah belum mengubah skema tersebut.

“Upaya untuk menyelesaikan PP ini sudah dilakukan sejak lama, tapi masih ada beberapa hitungan yang harus dianalisa dengan lebih akurat lagi sehingga tidak membuat beban keuangan negara,” jelasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Tegaskan Kopdes Merah Putih untukTingkatkan Kesejahteraan Desa

Oleh: Dimas Arya NugrahaPemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan ekonomi desamelalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu program strategisnasional yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat akarrumput.Langkah ini bukan tanpa alasan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal YandriSusanto menilai bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih merupakan solusi konkretdalam memperkuat struktur ekonomi desa yang selama ini masih menghadapi berbagaitantangan, mulai dari keterbatasan akses pasar hingga rendahnya nilai tambah produk lokal. Dalam pandangannya, program ini bukan sekadar inisiatif ekonomi biasa, melainkan bagiandari agenda besar negara yang membutuhkan dukungan lintas sektor dan partisipasi aktifseluruh elemen bangsa.Yandri Susanto menyampaikan bahwa pemerintah menginginkan koperasi desa tidak hanyamenjadi simbol, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang memberikanmanfaat langsung kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa keuntungan yang dihasilkankoperasi akan sepenuhnya kembali ke desa, khususnya untuk kelompok masyarakatberpenghasilan rendah yang berada pada lapisan desil satu hingga lima. Dengan pendekatantersebut, koperasi diharapkan mampu menjadi alat redistribusi ekonomi yang adil danberkelanjutan.Lebih jauh, Yandri Susanto menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengatur kontribusi koperasi terhadap Pendapatan Asli Desa. Setidaknya 20 persen darikeuntungan yang diperoleh koperasi akan dialokasikan sebagai PAD, sehingga desa memilikisumber pembiayaan tambahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 yang merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, sebagai bentuk keseriusan pemerintahdalam memastikan keberlanjutan program.Yandri Susanto juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap ekosistem ekonomi desadari dominasi ritel modern. Menurutnya, kehadiran ritel besar yang tidak memberikankontribusi signifikan kepada masyarakat setempat berpotensi menggerus perputaran ekonomilokal. Oleh karena itu, pemerintah mendorong adanya pembatasan izin pendirian ritel modern di wilayah desa agar koperasi dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaatyang maksimal bagi masyarakat.Sementara itu, dari sisi implementasi, pemerintah terus mempercepat pembangunaninfrastruktur pendukung Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantonomelakukan langkah konkret dengan menjalin koordinasi intensif bersama PT Agrinas PanganNusantara. Dalam pertemuannya dengan Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota di Jakarta, kedua pihak membahas percepatan pembangunan puluhan ribu geraikoperasi yang tersebar di berbagai wilayah.Ferry Juliantono menekankan bahwa sinergi antara Kementerian Koperasi dan Agrinasmenjadi kunci dalam memastikan target pembangunan dapat tercapai tepat waktu. Iamengungkapkan bahwa pemerintah akan terus mengintensifkan koordinasi melalui berbagairapat lanjutan guna mematangkan aspek operasional koperasi, termasuk sistem distribusi, tatakelola, serta integrasi dengan ekosistem logistik pangan nasional. Optimisme pun disampaikan bahwa dengan perencanaan yang matang, koperasi desa akan mampu beroperasisecara efektif setelah seluruh fasilitas pendukung selesai dibangun.Pembangunan gerai koperasi tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun2025 yang secara khusus mengatur percepatan pembangunan fisik, pergudangan, sertakelengkapan fasilitas koperasi. Dalam kebijakan ini, PT Agrinas Pangan Nusantara diberikanmandat untuk melaksanakan pembangunan dengan skema padat karya, sehingga tidak hanyamempercepat realisasi proyek, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat.Ferry Juliantono juga menyoroti pentingnya penyusunan standar operasional yang jelas untuksetiap unit usaha koperasi, termasuk gerai obat dan layanan klinik. Hal ini dinilai pentinguntuk menjaga kualitas layanan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadapkoperasi sebagai lembaga ekonomi yang profesional dan terpercaya.Di sisi lain, Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota melaporkan perkembanganpembangunan gerai koperasi yang menunjukkan progres signifikan. Hingga saat ini, puluhanribu unit gerai telah dibangun, dengan ribuan di antaranya telah selesai sepenuhnya. Iamenyampaikan optimisme bahwa dalam waktu dekat, jumlah gerai yang rampung akan terusbertambah secara signifikan seiring dengan percepatan pembangunan yang terus dilakukan.Joao Angelo De Sousa Mota juga mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan koperasi akanmengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara, seperti Spanyol dan Singapura, denganfokus pada digitalisasi dan transparansi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkanefisiensi operasional sekaligus memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi, sehingga mampu bersaing di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini