Kerusuhan Papua Karena Arogansi Oknum, Bukan Akibat Sentimen Rasis

Baca Juga
MINEWS.ID, BOGOR – Kerusuhan di Papua dan Papua Barat sebenarnya bukan karena rasisme, melainkan tindakan arogan segelintir oknum.
Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Pakuan Bogor, Agnes Setyowati bentuk rasisme bukan seperti yang terjadi belakangan.
Agnes menjelaskan, rasisme merupakan tindakan penguatan stereotip terhadap kelompok tertentu yang terorganisir.
“Hal yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya tersebut merupakan bentuk kesalahpahaman dari berbagai pihak,” kata Agnes dikutip 21 Agustus 2019.
Maka, Agnes mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dan teliti dalam menerima informasi yang beredar di media sosial.

Menurutnya, ada pihak yang sengaja menyebarkan konten-konten soal persekusi mahasiswa Papua di media sosial yang berpotensi memecah persatuan bangsa.

Agnes mengimbau, masyarakat terus mengedukasi diri dan bersikap lebih bijaksana dalam menerima informasi serta belajar menahan diri untuk tidak bersikap reaksioner terhadap hal-hal yang dapat memecah persatuan bangsa.

Dia seperti dilansir antara berharap masyarakat terus membangun solidaritas dan kesadaran tentang kebhinekaan yang menjadi ciri khas sekaligus unsur terkuat bangsa Indonesia. Pasalnya, masuknya Papua sebagai bagian dari Indonesia sama halnya dengan provinsi lainnya yang perlu dijaga bersama.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini