Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan Sebut BTS Bisa Tampil Lagi Setelah Daftar Wamil

Baca Juga

MATA INDONESIA, SEOUL – Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan Lee Jong Sup baru-baru ini mengomentari BTS. Terkait mendapatkan pengecualian dinas militer khusus.

Melansir dari Allkpop, Lee Jong Sup menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan Nasional telah menyimpulkan bahwa departemen bisa membantu mereka berlatih.

“(BTS) bisa tampil untuk keuntungan nasional tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan,” tambahnya.

Ini menandakan bahwa kementerian akan melindungi mereka untuk tampil semaksimal mungkin tanpa mengorbankan tugas nasional sementara. Tak ada kemungkinan grup tersebut akan mendapatkan pengecualian khusus wajib militer.

Sedangkan atlet peraih medali Olimpiade atau medali emas dari Asian Games dibebaskan dari wajib militer. Sehingga hal ini menimbulkan perdebatan yang tengah berlangsung jika artis terkenal secara global seperti BTS juga harus dikecualikan.

Sementara itu, semua membernya secara hukum menunda dinas militer hingga usia 30 tahun ketika amandemen UU Dinas Militer diumumkan pada Juni 2021 lalu. Namun anggota tertua BTS, Jin, sudah diharuskan untuk mendaftar wajib militer pada akhir 2022 ini.

Saat ini permasalahan ini masih jadi perdebatan. Masih belum diketahui pasti apakah BTS akan bebas dari wajib militer atau tidak.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini