Pengamat: Sebaiknya Anies Perlu Banyak Belajar Soal Teknologi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA –  Baru-baru ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab sindiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kebiasaan eksekutif melakukan studi banding ke luar negeri. Anies kemudian menyinggung soal kemampuan berbahasa internasional atau Inggris penting untuk pemimpin yang berangkat ke luar negeri.

Menanggapi hal ini Pengamat Politik dari Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan bahwa kemampuan bahasa internasional bukanlah menjadi syarat mutlak bagi para pemimpin untuk melakukan studi banding atau kunjungan kerja ke luar negeri. Ia memberikan contoh, orang Jepang misalnya, tentu mayoritas tak fasih Bahasa Inggris, tapi negara ini justru berkembang dan maju hingga kini.

Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana para pejabat dari sini mempromosikan dan memaparkan hasil kinerjanya yang baik saat kunjungan ke luar negeri. Atau memberikan laporan atas kunjungannya ke luar negeri, baik soal dana yang digunakan di sana dan juga memaparkan efek dari hasil studi banding bagi kemajuan daerahnya.

”Justru itu lebih bagus dari pada bahas soal kemampuan bahasa asing. Misalkan setelah kunjungan kunjungan ke luar negeri, pak Anies perlu memaparkan hasil dari kunjungan tersebut dan efeknya bagi Jakarta,” kata Emrus kepada Mata Indonesia News, Sabtu 17 Agustus 2019.

“Misalkan Jakarta sudah cukup plural kah? Atau sudah lancar dari kemacetan? Atau sudah cukup bersih?  Atau sudah jadi top kota wisata yang sudah dinikmati masyarakat dunia internasional?,” ujarnya menambahkan.

Dan soal kunjungan ke luar negeri, ia mengatakan hal tersebut bukan sebuah keharusan, kecuali ada penandatanganan perjanjian kerja sama atau MoU tertentu. Karena di samping menghabiskan banyak dana, belum tentu hasil kunjungan tersebut bisa diaplikasikan bagi kemajuan daerahnya.

Menurut Emrus, alangkah baiknya dana itu dipakai untuk memberdayakan para masyarakat kecil, misalkan membantu para pengemis yang masih banyak di Jakarta. Atau bisa dipakai untuk kegiatan lain yang lebih berguna di dalam negeri dan untuk mengetahui kondisi negara lain kan bisa dilihat lewat smartphone, sekarang teknologi sudah kian berkembang.

Lebih lanjut Emrus juga mengatakan bahwa pernyataan Anies soal kemampuan bahasa asing tersebut mencerminkan pola pikir yang masih konvensional atau gaya lama sebelum teknologi berkembang seperti saat ini. Maka ia menganjurkan agar Anies perlu banyak belajar soal perkembangan teknologi.

“Dulu kan kita belajar bahasa Inggris lewat buku atau dari papan tulis. Nah, sekarang sudah begitu banyak pilihan untuk belajar bahasa asing. Bahkan banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk mempermudah dalam belajar bahasa asing. Pak Anies perlu banyak belajar soal ini,” ujar dia.

Di sisi lain, dia mengapresiasi salah satu upaya Jokowi selama ini yang juga fokus pada perkembangan teknologi informasi dan juga mendukung rencana Jokowi untuk mengembangkan SDM di periode kedua ini. Ia menilainya sebagai suatu langkah positif bagi Indonesia ke depan. “Dan saya yakin paling lambat sepuluh tahun mendatang mayoritas warga Indonesia pasti sudah fasih berbahasa Indonesia,” kata Emrus.

 

 

 

Berita Terbaru

Danantara, PSEL, dan Masa Depan Pengelolaan Sampah Indonesia

*) Oleh: Citra Ningrum OktaviaPemerintah tengah menghadapi salah satu tantangan paling mendesak dalampembangunan nasional, yakni darurat sampah perkotaan yang selama bertahun-tahun berjalan tanpa penyelesaian menyeluruh. Timbunan sampah yang terusmeningkat tidak lagi sekadar persoalan kebersihan lingkungan, melainkan telahmenjadi ancaman serius bagi kesehatan publik, kualitas ekosistem, hingga ketahananenergi nasional. Di tengah situasi tersebut, langkah pemerintah menggandengDanantara Indonesia untuk mempercepat pembangunan fasilitas PengolahanSampah menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan keputusan strategis yang menunjukkan keberanian negara keluar dari pola lama pengelolaan sampah yang stagnan. Penandatanganan nota kesepahaman pembangunan PSEL di enam lokasibersama 13 pemerintah daerah menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi bekerjadengan pendekatan parsial, tetapi mulai membangun sistem pengelolaan sampahyang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.Lebih jauh, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentangpercepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrikmemperlihatkan adanya keseriusan politik pemerintah dalam membenahi tata kelolasampah nasional. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa regulasitersebut telah mendorong langkah konkret pemerintah pusat dan daerah untukbergerak lebih cepat dalam pembangunan PSEL. Target pembangunan sedikitnya 25 lokasi PSEL dalam dua hingga tiga tahun ke depan bukan hanya ambisi administratif, melainkan kebutuhan nyata untuk mengatasi kedaruratan sampah di puluhankabupaten dan kota. Selama ini, banyak proyek pengolahan sampah tersendat akibatbirokrasi panjang, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan pembagiankewenangan. Karena itu, penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, Danantara, dan pihak-pihak terkait menjadi fondasi pentingagar proyek strategis ini tidak kembali terjebak pada pola lamban yang merugikanmasyarakat.Selain itu, keterlibatan Danantara Indonesia memberi dimensi baru dalampembiayaan dan tata kelola proyek infrastruktur lingkungan di Indonesia. Selama ini, pengelolaan sampah kerap dipandang sebagai sektor yang minim nilai ekonomisehingga tidak menarik bagi investor besar. Padahal, di berbagai negara maju, pengolahan sampah telah berkembang menjadi industri energi hijau yang bernilaitinggi dan berkelanjutan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini