Ini Lima Hal yang Tak Boleh Dilanggar Calon Haji di Masjid Nabawi

Baca Juga

MATA INDONESIA, MADINAH – Ada lima hal yang tidak boleh dilanggar jemaah calon haji di Masjid Nabawi.

Jika dilanggar pasti akan berurusan dengan para Askar dari Saudi dan petugas haji Indonesia tidak bisa mengurusnya.

“Akan sulit bagi petugas untuk mengurusnya. Lebih baik tidak sampai diamankan,” kata Kepala Seksi Perlindungan Jemaah (Kasi Linjam) Daerah Kerja (Daker) Madinah, Harun Al Rasyid, di Madinah, Jumat 10 Juni 2022.

Hal yang dilarang tersebut adalah berkumpul-kumpul atau membuat kerumunan, dilarang membentangkan spanduk atau atribut berisi identitas kelompok atau diri, seperti nama KBIH atau lembaga apapun.

Mereka juga dilarang membentangkan bendera, dilarang merokok, dilarang membuang sampah sembarangan, dan dilarang mengambil barang yang ditemukan di sekitar lingkungan masjid.

Harun menegaskan aturan tersebut memang harus diindahkan para jemaah, jika tidak mau diamankan pihak kemanan masjid.

Sebab, petugas akan sulit mengurus sehingga dia mengimbau jemaah haji dari Indonesia tidak sampai diamankan.

Harun menyebut telah bersilaturahim dengan pihak keamanan Masjid Nabawi.

Menurut Harun, pihak keamanan Masjid Nabawi mengaku sudah sangat bangga dengan jemaah calon haji Indonesia, karena sangat tertib selama di Madinah dan Masjid Nabawi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini