Kasus Korupsi e-KTP, Ini Nama 4 Tersangka yang Baru Ditetapkan KPK

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Setelah sempat bikin penasaran publik, KPK akhirnya mengumumkan empat nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Disebutkan KPK, keempat nama tersangka baru itu adalah, eks anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Hanura Miryam S. Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi, dan Dirut PT Shandipala Arthaputra Paulus Tanos.

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, keempatnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagai informasi, dalam kasus korupsi e-KTP, sebelumnya KPK sudah memproses delapan orang.

Mereka adalah eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman (vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan dan pidana tambahan uang pengganti 500 ribu dolar AS dan Rp 1 miliar).

Kemudian pejabat Kemendagri Sugiharto yang dihukum 15 tahun penjara, Andi Agustinus alias Andi Narogog dengan hukuman 13 tahun penjara dan eks Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo yang divonis 6 tahun penjara serta denda lainnya.

Ada juga nama besar eks Ketua DPR RI Setya Novanto dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti USD 7,3 juta dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun.

Kasus ini juga menjerat keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi dengan hukuman 10 tahun penjara, pengusaha Made Oka Masagung yang dihukum 10 tahun penjara, dan anggota DPR Markus Nari yang akan segera disidang.

Berita Terbaru

Sinergitas Lintas Sektoral Pastikan Keamanan Arus Mudik

Oleh: Dwi Saputri)* Mudik Lebaran selalu menjadi momentum besar yang melibatkan pergerakan jutaanmasyarakat di seluruh Indonesia. Setiap tahun, tantangan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kepadatan arus transportasi, tetapi juga menyangkut kesiapanin frastruktur, keamanan perjalanan, hingga kelancaran distribusi logistik. Menghadapi dinamika tersebut, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan terusmemperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan perjalanan mudik berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Upaya kolektif ini menunjukkan bahwa penyelenggaraanmudik Lebaran bukan sekadar agenda tahunan, melainkan kerja bersama yang menuntut koordinasi, kesiapan, dan komitmen dari seluruh elemen pemerintahan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat yang pulang ke kampung halaman. Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan mengenai pergerakan masyarakat pada angkutan Lebaran tahun 2026, tercatat sebanyak 50,6 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 143,91 juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan mudik. Adapun pergerakan pemudik terbesarberasal dari Jawa Barat dengan sekitar 30,97 juta orang. Sementara itu, tujuan pemudikpaling banyak tercatat menuju wilayah Jawa Tengah dengan jumlah sekitar 38,71 jutaorang. Data tersebut menggambarkan besarnya mobilitas masyarakat yang harusdikelola secara cermat agar arus perjalanan tetap terkendali. Besarnya jumlah pemudik ini tentu menuntut kesiapan sistem transportasi yang lebihmatang dibandingkan hari-hari biasa. Arus kendaraan yang...
- Advertisement -

Baca berita yang ini