Holding Tingkatkan Pelayanan PLN ke Masyarakat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pembentukan holding dan dua subholding PT PLN (Persero) yang diinisiasi Menteri BUMN Erick Thohir dinilai dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Namun, syaratnya PLN mampu mengoperasikannya dengan baik dan maksimal.

“Jika semua dijalankan dengan baik hasil acuannya dari negara lain sesuai dengan kondisi di Indonesia, dapat memacu keandalan dalam pelayanan listrik kepada masyarakat dan dunia usaha,” kata pengamat energi Mamit Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 20 Januari 2022.

Menurut dia, dengan holding-subholding PLN ini masyarakat bisa mendapatkan pilihan atau fitur layanan yang lebih banyak terutama layanan nonkelistrikan.

Mamit mengatakan langkah ini akan membuat fokus PLN lebih terarah dan mampu menjaga ketersediaan pasokan listrik nasional sehingga krisis bahan baku tidak terjadi lagi.

“Holding dan subholding ini membuat PLN menjadi lebih fokus dalam pemberian pelayanan ke masyarakat, serta terhadap urusan pembangkit sehingga kehandalan pasokan listrik terjaga,” katanya.

Ia mengatakan pembentukan holding dan subholding PLN merupakan salah satu terobosan Erick Thohir di Kementerian BUMN, seperti yang telah dilakukan di PT Pertamina yang bertujuan menyehatkan perusahaan dan meningkatkan daya saing.

Sebelumnya, Erick mencanangkan membentuk dua subholding yakni Power Generator dan di luar industri kelistrikan. Subholding Power Generator akan fokus pada pembangkit, baik itu batu bara, gas, uap, diesel atau energi baru dan terbarukan (EBT).

Sedangkan, subholding yang fokus bisnis di luar kelistrikan yang memanfaatkan aset-aset milik PLN, misalnya jaringan fiber optik untuk bisnis mobile.

Pembentukan holding dan subholding PLN merupakan bagian dari transformasi BUMN tersebut sebagai upaya pemerintah mempercepat program transisi energi dari fosil ke energi terbarukan di Indonesia.

Indonesia setidaknya membutuhkan investasi energi terbarukan sebesar 25 miliar dolar AS atau setara Rp350 triliun per tahun dengan rincian 70 persen pendanaan dioptimalkan untuk pengembangan pembangkit hidro, panel surya, nuklir, dan battery energy storage system (BESS).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Kebijakan Fiskal Presiden Dorong Optimisme Dunia Usaha

Oleh: Hanif Putra )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa optimisme baru bagi dunia usahadan arah pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia memiliki fondasiekonomi yang kuat untuk menghadapi tekanan global sekaligusmempercepat pertumbuhan nasional dalam beberapa tahun mendatang.Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam menyampaikan kerangkakebijakan fiskal dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuatkepercayaan publik dan pelaku usaha. Pemerintah ingin memastikanbahwa arah pembangunan ekonomi nasional berada dalam kendali yang jelas, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.Presiden Prabowo menegaskan Indonesia memiliki modal besar berupabonus demografi, pasar domestik yang luas, serta kekayaan sumber dayaalam yang melimpah. Pemerintah memandang kombinasi tersebutmenjadi kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonominasional yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.Pemerintah Indonesia optimistis pasar domestik nasional memilikikapasitas yang sangat besar dan mampu menjadi penggerak utamapertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan konsumsi masyarakat yang terus berkembang, pemerintah menilaiIndonesia memiliki peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhanekonomi dunia.Selain itu, Presiden Prabowo juga memaparkan ketangguhan ekonomiIndonesia melalui capaian ekspor sejumlah komoditas strategis sepanjang2025. Pemerintah mencatat minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduanbesi menjadi penyumbang devisa besar bagi negara dengan nilaimencapai lebih dari US$65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun.Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai perdagangan global. Potensi ekonominasional juga dinilai masih sangat besar karena Indonesia memilikisumber daya strategis lain seperti nikel, tembaga, logam tanah jarang, minyak bumi, dan kekayaan maritim yang belum dimaksimalkansepenuhnya.Melihat besarnya potensi tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuattata kelola ekonomi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggarannegara. Presiden Prabowo menilai peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto menjadi langkah penting agar kemampuan fiskal Indonesia semakin kuat dan mampu mendukungpembangunan jangka panjang.Pemerintah Indonesia juga mendorong upaya introspeksi nasional dalampengelolaan ekonomi agar kekayaan alam Indonesia benar-benarmemberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Langkah ini dinilaipenting untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mengurangiketergantungan terhadap tekanan ekonomi global.Arah kebijakan fiskal yang disampaikan Presiden mendapat sambutanpositif dari kalangan parlemen. Anggota DPR RI Fraksi PKS,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini