Dibutuhkan Dana Besar bagi Indonesia Capai Net Zero Emosi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, biaya yang diperlukan untuk mengurangi emisi 1.081 juta ton karbon diperkirakan mencapai 247 miliar Dolar Amerika Serikat.

Pembiayaan menjadi hal yang sangat krusial dalam merealisasikan Komitmen Paris (Paris Agreement) yaitu mencapai net zero emission. Penurunan emisi karbon tidak bisa dibiayai oleh APBN tapi juga perlu pendanaan dari Lembaga keuangan global seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

“Bahkan, hingga 2030 biaya yang diperlukan bisa mencapai 266 miliar dolar Amerika. Ini berarti belanja mitigasi kementerian Lembaga selama ini baru menutup 21 persen dari kebutuhan pembiayaan untuk bisa capai Komitmen Paris yaitu net zero emission pada 2060,” kata Sri Mulyani.

“Kita perlu mobilisasi dana yang berasal darii swasta baik domestic dan global. Karena itu perlu formulasi kebijakan di bidang iklim investasi yang mampu menarik lebih banyak lagi investasi untuk bangun sektor energi dan transportasi hijau,” ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, omnibus law yang sudah disahkan pemerintah mengubah secara radikal kebijakan tentang investasi. Kata dia, pemerintah memberikan kemudahan unryk investasi di bidang sustainable development seperti green project atau juga proyek mitigasi dan adaptasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini