Komjen Waterpauw Minta Bupati Mimika Percepat Vaksinasi agar PON Papua Berjalan Lancar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Bupati Mimika Eltinus Omaleng sempat mengeluarkan pernyataan, bahkan menyurati Presiden Jokowi untuk menunda gelaran Pesta Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada Oktober 2021 mendatang. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Paulus Waterpauw.

Ia mengatakan, pekan olahraga antar provinsi tersebut harus tetap berjalan sukses tahun ini. Waterpauw mengungkapkan bahwa dirinya telah menemui Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk membicarakan hal tersebut. Ia menyampaikan vaksinasi di Papua akan dipercepat.

“Masyarakat lokal yang nanti akan menjadi penonton aktif PON XX masih banyak yang belum mau divaksinasi. Hal itu akibat pengaruh dari tokoh-tokohnya,” katanya, Kamis 5 Agustus 2021.

Mantan Kapolda Papua dua periode itu pun meminta Eltinus untuk segera mengumpulkan para tokoh masyarakat, agama, dan lainnya yang selama ini menolak program vaksinasi covid-19. Vaksinasi harus mendapat dukungan dari semua pihak. “Mari kita sama-sama mendukung penyelenggaraan PON XX Papua,” ujarnya.

Ia juga meminta warga Papua ikut program vaksinasi covid-19. Ini penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh menghadapi ancaman atau bahaya virus corona yang mematikan.

“Apalagi kita sebagai tuan rumah PON XX, mari kita dukung program vaksinasi covid-19 untuk mencegah terpapar dari covid-19,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini