Sambil Senam Bersama, Ribuan Warga Bogor Deklarasi Tolak Kerusuhan

Baca Juga

MATAINDONESIA, BOGOR – Jelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, ribuan warga Bogor, Jawa Barat melakukan deklarasi tolak kerusuhan. Kapolresta Bogor Kota, Komber Pol Hendri Fiuser mengungkapkan bahwa aksi tersebut dihadiri 8.800 orang

Deklarasi yang bertemakan ‘Bogor Berlari untuk Indonesia Damai’ tersebut diselenggarakan di area Car Free Day (CFD) Jalan Sudirman Kota Bogor, Minggu 23 Juni 2019. Uniknya, aksi damai ini dikemas dalam kegiatan senam bersama yang digelar oleh Polresta Bogor Kota dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-73.

“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya Kota Bogor mari kita sama – sama menjaga dan menciptakan situasi Kota Bogor yang aman nyaman dan kondusif,” ujar Hendri di Bogor, Minggu 23 Juni 2019.

Ia meminta kepada seluruh warga Kota Bogor untuk sama-sama menciptakan situasi yang aman, nyaman dan kondusif. Caranya, dengan saling menghormati dan saling menerima perbedaan yang ada di lingkungan sekitar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat di tempat yang sama menyebutkan bahwa untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bukan hanya tugas TNI dan Polri. Melainkan membutuhkan komitmen masyarakat bersama-sama.

“Sama-sama berkomitmen untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di kota yang kita cintai ini. Pasca Pilpres kita sama-sama menciptakan kondusifitas di kota kita tercinta,” kata Ade Sarip.

Kegiatan ini dihadiri oleh Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bogor, Komandan Resimen 2 Pelopor Brimob Polri, Komandan Grup C Paspampres, Komandan Pusdikzi, Komandan Denpom III/I Siliwangi, Komandan Yonif 315, Komandan Batalyon 14 Kopasus, dan lain-lain.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini