Menkeu Klaim Realisasi APBN Masih Relatif Baik, Ini Buktinya

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2019 diklaim masih relatif baik. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, hal itu ditandai dengan angka PMI (Purchasing Managers Index) masih di atas 50.

Begitu juga dengan penerimaan negara tumbuh sebesar 6,2 persen atau sebesar Rp 728,5 triliun. Artinya, lanjut Menkeu, jika dilihat dari aktivitas ekonomi, ada beberapa indikator yang menunjukkan ekonomi berjalan cukup baik.

“Ini terlihat dari  PMI (Purchasing Managers Index/Indeks Manajer Pembelian) Indonesia 51,6. Angka di atas 50 itu berarti masih ekspansi. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan dari sisi produksi, terutama manufaktur,” kata Menkeu di Jakarta, Jumat 21 Juni 2019.

Kinerja positif juga dilihat dari tren konsumsi yang mencatatkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik 128,2. Indeks tendensi bisnis juga positif.

“Kondisi ini lebih baik dibandingkan bulan April sebesar 0,5 persen. Dari penerimaan perpajakan pertumbuhan sebesar 5,7 persen. Ini juga lebih baik dibandingkan bulan April yang lalu pertumbuhannya 4,7 persen. Jadi ada strong momentum,” ujarnya.

Sementara untuk PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Sri Mulyani membeberkan jika pertumbuhannya sebesar 8,6 persen.” Ini juga membaik dibandingkan bulan April yang mengalami kontraksi atau negative growth 14,8 persen,” kata Menkeu.

Sementara dari sisi belanja negara, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, terdapat peningkatan yang cukup signifikan karena alokasi bantuan sosial yang meningkat dibanding 2018. Untuk belanja negara, penyerapan sampai akhir Mei tumbuh dibanding tahun lalu sebesar 9,8 persen.

Adapun angka realisasi defisit hingga Mei, menurut Menkeu, sebesar negatif 0,79 terhadap PDB. Sedangkan keseimbangan primer mendekati 0 atau defisit sebesar Rp 0,4 triliun. Posisi utang pemerintah masih di level 29,72 persen dari PDB.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini