Dinas Kesehatan Harus Ikut Bertanggung Jawab pada Belajar Tatap Muka di Masa Pandemi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Membuka pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi yang rencananya Juli 2021 bukan tugas dinas pendidikan semata, tetapi juga harus dinas kesehatan setempat dan unsur pemerintah daerah lainnya. Indikatornya adalah lima siap.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, saat berbincang dengan Mata Milenial Indonesia TV yang dilihat Rabu 23 Juni 2021.

“Kami minta ini semua ada MoU (nota kesepahaman), baru sekolah bisa dibuka,” ujar Retno.

Retno memberi rambu-rambu “Lima Siap” untuk membuka sekolah yaitu siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tuanya dan siap anak peserta didiknya.

Retno juga menegaskan KPAI hanya menganjurkan sekolah tatap muka di buka di daerah yang positivity ratenya di bawah 5 persen atau dari setiap 100 anak yang di swab PCR kurang dari lima yang positif.

Jika “Lima Siap” tersebut sudah diikat dalam sebuah MoU, maka jika dalam belajar di sekolah ada anak didik yang suhu tubuhnya meningkat tajam, fasilitas kesehatan terdekat siap menangani.

Perbincangan soal pembelajaran tatap muka, bisa Kamu ikuti di People Talk akun YouTube Mata Milenial Indonesia TV dengan link berikut:

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mahasiswa sampai Anak Desa, Presiden Mendengar Aspirasi Bangsa

Oleh: Ganesh Lepen Wengi *)Demonstrasi mahasiswa selalu memiliki tempat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Mahasiswaseringkali menjadi kelompok pertama yang menangkap kegelisahan publik, mengartikulasikan persoalanbangsa, sekaligus mendorong lahirnya berbagai pembaruan kebijakan. Karena itu, kehadiran aksi mahasiswaadalah bagian dari mekanisme koreksi dalam negara demokrasi.Namun demikian, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas masyarakat menyampaikankritik. Demokrasi juga diukur dari sejauh mana pemerintah bersedia mendengarkan, membuka ruang dialog, dan menerjemahkan berbagai aspirasi menjadi kebijakan yang lebih baik. Pada titik inilah dinamikademokrasi Indonesia hari ini layak diapresiasi.Belakangan berbagai aksi mahasiswa mengangkat isu mulai dari kondisi ekonomi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa Merah Putih. Aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional yang patutdihormati. Yang menarik, pemerintah tidak memilih jalan penolakan ataupun pembatasan ruang berekspresi. Sebaliknya, berbagai kritik justru dijawab melalui evaluasi kebijakan, penyempurnaan program, hinggapenguatan koordinasi lintas kementerian.Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menilai salah satu indikator penting pemerintahanyang demokratis adalah kesediaannya menerima kritik dan membuka ruang dialog. Menurutnya, pemerintahtidak menutup diri terhadap demonstrasi mahasiswa, bahkan melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang menjadi sorotan publik, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang kini memasuki fasepembenahan tata kelola dan mitigasi. Ia juga menilai berbagai respons pemerintah terhadap pelemahanrupiah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini