Kejam, Kim Jong-Un Umpankan Pamannya ke 120 Anjing Kelaparan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Aksi keji pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un terhadap para penentangnya memang bukan lagi menjadi rahasia umum. Bahkan, pamannya sendiri ia perlakukan kejam saat mengekseskusi dirinya dengan mengumpankannya pada anjing kelaparan.

Hal itu terjadi tepatnya tahun 2013, muncul kabar bahwa Kim Jong-Un mengeksekusi mati pamannya yang bernama Jang Song-Thaek yang dituduh ‘mengupayakan pemberontakan’ dan ‘merencanakan kudeta militer’.

Laporan media Hong Kong, Wen Wei Po, yang dikutip news.com.au saat itu menyebut Jang dieksekusi mati dengan cara diumpankan kepada 120 ekor anjing liar yang kelaparan, dalam kondisi telanjang.

Jang dilaporkan dimasukkan ke dalam kandang anjing liar bersama lima komplotannya. Laporan Wen Wei Po saat itu mengklaim eksekusi mati terhadap Jang disaksikan langsung oleh Kim Jong-Un bersama 300 pejabat senior Korut lainnya.

Tak hanya terhadap Jang, kekejaman Kim Jong-Un juga dilaporkan merembet kepada keluarga Jang. Tahun 2014 lalu, kantor berita terkemuka Korsel, Yonhap, melaporkan bahwa ‘eksekusi mati besar-besaran dilakukan terhadap seluruh keluarga Jang Song-Thaek’.

“Seluruh anggota keluarga Jang dihukum mati, bahkan termasuk anak-anak,” sebut sumber yang dikutip Yonhap saat itu. Menurut sumber tersebut, eksekusi mati besar-besaran dilakukan untuk ‘menghentikan pemberontakan’ yang dimulai Jang.

Laporan Yonhap saat itu menyebut anggota keluarga Jang yang dieksekusi mati termasuk saudara perempuan Jang yang bernama Jang Kye-Sun beserta suaminya yang bernama Jon Yong-Jin, yang saat itu menjabat sebagai Duta Besar (Dubes) Korut untuk Kuba. Keponakan lagi-laki Jang yang bernama Jang Yong-Chol, yang saat itu menjabat Dubes Korut untuk Malaysia, juga dieksekusi mati bersama dua anak laki-lakinya.

Tidak hanya itu, anak laki-laki dan anak perempuan Jang bersama para cucu dari dua saudara laki-laki Jang lainnya, juga ikut dieksekusi mati. Anggota keluarga Jang, menurut sumber yang dikutip Yonhap, ditembak mati di depan orang lain.

Kim Jong-Un disebut kerap menggunakan ketakutan dan teror sebagai alat politik sejak memimpin Korut tahun 2011 lalu. Sejumlah metode ekseskusi mati yang keji diduga sengaja dirancang untuk menakut-nakuti para pembangkang di Korut.

Banyak metode eksekusi mati keji di Korut lainnya yang dilakukan oleh Kim Jong-Un seperti mengumpankan korban ke kandang harimau, melakukan pemenggalan, membakar korban hidup-hidup dan meledakkan korban dengan senjata anti-tank.

Media Inggris, Daily Star, pekan ini melaporkan bahwa Kim Jong-Un telah mengeksekusi mati salah satu jenderal Korut yang dituduh merencanakan kudeta, dengan memasukkan sang jenderal ke dalam tangki raksasa berisi ratusan ekor ikan piranha yang didatangkan dari Brasil.

Kabar eksekusi mati dengan piranha ini mencuat beberapa hari setelah Kim Jong-Un dilaporkan memerintahkan lima penasihatnya untuk dieksekusi mati. Laporan surat kabar Korea Selatan (Korsel), Chosun Ilbo, menyebut Kim Jong-Un mengeksekusi mati beberapa anggota tim negosiasi KTT Vietnam, yang menjadi pertemuan kedua antara Kim Jong-Un dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini