Jubir: Belum Ada Reshuffle Kecuali Jabatan Menteri Dua Kementerian Baru

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kecuali penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud/Dikti menjadi kementerian baru serta pembentukan Kementerian Investasi, hingga kini belum ada jadwal atau tanda-tanda Presiden Jokowi melakukan reshuffle.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman dalam keterangan yang diterima Mata Indonesia News, Selasa 27 April 2021.

“Yang kita tahu hanya ada persetujuan (pertimbangan) dari DPR tentang PENGUBAHAN Kementerian berupa penggabungan Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud/Dikti menjadi kementerian baru berdasarkan Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian,” ujar Fadjroel.

Perihal reshuffle, Fadjroel mengingatkan hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden, jadi jika presiden memerlukan maka dia sendiri yang akan mengumumkan dan menyampaikannya kepada publik.

Hal tersebut sudah dilakukan saat Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle 22 Desember 2020 di Beranda Istana Merdeka.

Menurut, Fadjroel, dalam bahasa rakyat hanya Presiden Joko Widodo dan Tuhan YME yang mengtahui, kapan, siapa yang akan menduduki jabatan menteri.

Selain penggabungan dua kementerian tersebut, Presiden Jokowi juga akan membentuk kementerian baru yaitu Kementerian Investasi.

Dalam bahasa rakyat, menurut Fadjroel, hanya Presiden Joko Widodo dan Tuhan YME yang tahu, kapan, siapa yang akan menduduki jabatan menteri. Setidaknya di dua kementerian baru tersebut.

Dalam bahasa legal, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini