Jubir: Belum Ada Reshuffle Kecuali Jabatan Menteri Dua Kementerian Baru

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kecuali penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud/Dikti menjadi kementerian baru serta pembentukan Kementerian Investasi, hingga kini belum ada jadwal atau tanda-tanda Presiden Jokowi melakukan reshuffle.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman dalam keterangan yang diterima Mata Indonesia News, Selasa 27 April 2021.

“Yang kita tahu hanya ada persetujuan (pertimbangan) dari DPR tentang PENGUBAHAN Kementerian berupa penggabungan Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud/Dikti menjadi kementerian baru berdasarkan Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian,” ujar Fadjroel.

Perihal reshuffle, Fadjroel mengingatkan hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden, jadi jika presiden memerlukan maka dia sendiri yang akan mengumumkan dan menyampaikannya kepada publik.

Hal tersebut sudah dilakukan saat Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle 22 Desember 2020 di Beranda Istana Merdeka.

Menurut, Fadjroel, dalam bahasa rakyat hanya Presiden Joko Widodo dan Tuhan YME yang mengtahui, kapan, siapa yang akan menduduki jabatan menteri.

Selain penggabungan dua kementerian tersebut, Presiden Jokowi juga akan membentuk kementerian baru yaitu Kementerian Investasi.

Dalam bahasa rakyat, menurut Fadjroel, hanya Presiden Joko Widodo dan Tuhan YME yang tahu, kapan, siapa yang akan menduduki jabatan menteri. Setidaknya di dua kementerian baru tersebut.

Dalam bahasa legal, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Prabowo dan Upaya Memuliakan Guru Indonesia

Oleh: Febrian Rizki )*Presiden Prabowo Subianto menempatkan guru sebagai salah satu elemen terpenting dalam pembangunan bangsa. Bagi pemerintah, keberhasilan Indonesia menuju negara maju tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dibentuk melalui pendidikan. Dalam proses tersebut, guru memegang peran sentral sebagai penggerak utama lahirnya generasi yang berkarakter, berpengetahuan, dan memiliki daya saing tinggi.Komitmen terhadap penguatan peran guru menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo. Perhatian tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang tidakhanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menyentuh aspek profesionalisme, peningkatan kompetensi, dan penyederhanaan tata kelola pendidikan. Kebijakan peningkatan tunjangan guru menjadi salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara itu, guru ASN memperoleh tunjangan sebesar satu kali gaji pokok sesuai ketentuan yang berlaku.Kenaikan tunjangan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalammemberikan penghargaan yang lebih layak kepada para...
- Advertisement -

Baca berita yang ini