MATA INDONESIA, MOSKOW – Rusia mengatakan bahwa pemberian sanksi yang dilakukan negara-negara Barat terhadap junta militer Myanmar berpotensi memicu perang saudara di negara anggota ASEAN tersebut.
Sebagaimana diketahui, sejumlah negara Barat, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap junta militer menyusul kudeta pada awal Februari dan tindakan represif kepada para demonstran anti-kudeta.
Prancis menegaskan, Uni Eropa akan meningkatkan pembatasan terhadap para jenderal yang terlibat dalam aksi kudeta. Selain itu, Uni Eropa juga sedang bersiap menjatuhkan sanksi kolektif pada militer Myanmar yang menargetkan kepentingan bisnisnya, kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian.
“Kami akan menambahkan sanksi ekonomi di tingkat 27 (negara UE) … terhadap entitas ekonomi yang terkait dengan tentara sehingga (sanksi) dapat diterapkan dengan sangat cepat,” kata Le Drian kepada anggota parlemen.
Sementara Washington memberikan sanksi kepada pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing dan memperluas daftar target (22/3). Dua anak dewasa Min Aung Hlaing, yakni yakni Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon tak luput dari sanksi Paman Sam.
Berbanding terbalik, Kremlin justru seolah memberikan dorongan bagi junta militer Myanmar yang menggulingkan pemerintah sipil terpilih Aung San Suu Kyi. Kremlin beralasan, sanksi hanya akan menimbulkan perang saudara.
“Faktanya, sanksi seperti itu berkonstribusi untuk mengadu domba satu sama lain dan pada akhirnya, mendorong rakyat Myanmar menuju konflik sipil dengan skala besar,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia, dikutip kantor berita Interfax, melansir Reuters, Rabu, 7 April 2021.
Sebagai catatan, Rusia merupakan pemasok senjata utama ke Myanmar dan Wakil Menteri Pertahanan Rusia mengadakan pertemuan dengan pemimpin kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing di ibu kota Naypyidaw bulan lalu menuai kritik dari aktivis hak asasi manusia dengan menuduh Moskow melegitimasi junta militer.
Berdasarkan laporan Kelompok Advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), sekitar 570 orang, termasuk puluhan anak-anak, ditembak mati oleh pasukan dan polisi dalam kerusuhan hampir setiap hari sejak kudeta, dan pasukan keamanan telah menangkap hampir 3.500 orang.
Oleh : Natael Pigai )*
Beasiswa Otonomi Khusus menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangunmasa depan Papua yang lebih cerah dan berdaya saing. Di tengah tantangangeografis, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan akses pendidikan yang masihdirasakan di sejumlah wilayah, kehadiran beasiswa Otsus menjadi jembatan emas yang menghubungkan generasi muda Papua dengan kesempatan belajar yang lebih luas. Program ini tidak sekadar bantuan finansial, melainkan investasi jangka panjang untukmencetak sumber daya manusia Papua yang unggul, percaya diri, dan mampuberkontribusi nyata bagi kemajuan daerahnya.
Esensi utama dari Otsus di bidang pendidikan adalah afirmasi yang berpihak pada Orang Asli Papua agar memperoleh peluang setara dengan daerah lain. Melaluibeasiswa Otsus, banyak pelajar Papua mendapat akses ke perguruan tinggi berkualitasdi dalam dan luar negeri. Kesempatan tersebut memperluas wawasan, membentukkarakter kepemimpinan, serta menumbuhkan jejaring global yang kelak bermanfaatbagi pembangunan Papua. Pendidikan menjadi jalur strategis untuk memutus rantaikemiskinan struktural sekaligus membuka mobilitas sosial yang lebih luas.
Kisah para penerima beasiswa Otsus memperlihatkan dampak konkret dari kebijakanini. Cecilia Novani Mehue merupakan salah satu contoh bagaimana program afirmasipendidikan mampu mengubah arah hidup generasi muda Papua. Dengan latarbelakang keluarga sederhana, ia menempuh pendidikan sarjana dan magister di Amerika Serikat selama bertahun-tahun melalui dukungan beasiswa Otsus....
