Oleh: Alexander Royce*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategispemerintah yang dirancang untuk menjawab tantangan mendasar pembangunansumber daya manusia Indonesia. Di tengah bonus demografi dan masih adanyapersoalan gizi, stunting, serta ketimpangan akses pangan, MBG hadir bukan sekadarsebagai program bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitasgenerasi masa depan. Karena itu, keseriusan pemerintah dalam mengevaluasipelaksanaan MBG patut diapresiasi dan didukung secara konstruktif oleh seluruhpemangku kepentingan.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan program yang berjalan tanpa pengawasan. Evaluasi berkala menjadi kunci agar manfaatnyatepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar berdampak. Menteri Koordinator BidangPangan Zulkifli Hasan, misalnya, menekankan pentingnya evaluasi berbasis data akuratuntuk memastikan bahwa penerima manfaat MBG benar-benar mereka yang membutuhkan. Menurutnya, ketepatan data penerima menjadi fondasi utamakeberhasilan program, karena kesalahan sasaran akan berujung pada inefisiensianggaran dan melemahnya kepercayaan publik. Penekanan pada akurasi data inimenunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin MBG sekadar terlihat besar dari sisianggaran, tetapi juga kuat dari sisi tata kelola.
Pendekatan berbasis data tersebut relevan dengan kondisi terkini, di mana pemerintahterus melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sertasinkronisasi dengan data sektoral lainnya. Dengan cara ini, MBG diharapkan mampumenjangkau kelompok rentan, termasuk anak sekolah dan keluarga berpenghasilanrendah, secara lebih presisi. Keseriusan ini mencerminkan pola pikir pemerintah yang adaptif dan terbuka terhadap perbaikan, bukan defensif terhadap kritik.
Di sisi lain, aspek kesehatan dan keamanan pangan juga menjadi perhatian utama. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menggarisbawahi bahwakeberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapijuga dari kualitas, keamanan, dan higienitasnya. Ia mengingatkan bahwa layanan giziyang belum memenuhi standar higienitas berpotensi menimbulkan risiko kesehatanbaru, sehingga sertifikasi dan pengawasan unit layanan gizi menjadi hal yang tidak bisaditawar. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadaptantangan di lapangan, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untukperbaikan berkelanjutan.
Penekanan pada standar kesehatan tersebut sejalan dengan meningkatnya kesadaranpublik terhadap keamanan pangan. Dalam konteks ini, evaluasi MBG menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa tujuan mulia program tidak justru berbalik menjadimasalah kesehatan. Upaya pemerintah dalam mendorong sertifikasi, peningkatankapasitas pengelola, serta pengawasan lintas sektor menunjukkan komitmen bahwaMBG harus memenuhi standar nasional, bahkan internasional, dalam layanan gizi.
Sementara itu, dari perspektif kebijakan gizi nasional, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menempatkan MBG sebagai bagian integral dari strategi besarpeningkatan kualitas gizi masyarakat. Ia memandang bahwa evaluasi diperlukan untukmengukur dampak nyata program terhadap status gizi penerima, bukan hanya output administratif. Dengan kata lain, keberhasilan MBG harus tercermin pada perbaikanindikator gizi, penurunan stunting, serta meningkatnya kesehatan anak dan remaja. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa evaluasi bukanlah tanda kegagalan, melainkan mekanisme pembelajaran kebijakan.
Dalam perkembangan terbaru, sejumlah laporan media menunjukkan bahwapemerintah juga mulai melibatkan akademisi dan lembaga independen dalam proses evaluasi. Langkah ini penting untuk menjaga objektivitas serta memperkaya perspektifdalam menilai efektivitas MBG. Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah terusdiperkuat agar pelaksanaan di lapangan selaras dengan kebijakan pusat. Pendekatankolaboratif ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsifterhadap dinamika sosial.
Dukungan publik terhadap evaluasi MBG juga menjadi faktor penentu. Kritik yang konstruktif, masukan dari masyarakat, serta pengawasan media justru dapatmemperkuat program ini. Pemerintah telah menunjukkan keterbukaan terhadapmasukan tersebut, sebagaimana tercermin dari penyesuaian kebijakan dan perbaikanteknis yang terus dilakukan. Dalam konteks demokrasi, sikap ini patut diapresiasikarena menunjukkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap evaluasi, melainkanmenjadikannya sebagai bagian dari proses pembangunan.
Pada akhirnya, MBG adalah program besar dengan tujuan besar. Tantangan dalampelaksanaannya adalah hal yang wajar, mengingat skala dan kompleksitasnya. Yang terpenting adalah adanya komitmen kuat untuk terus memperbaiki, sebagaimanaditunjukkan oleh pernyataan dan langkah para pemangku kebijakan. Evaluasi berbasisdata, peningkatan standar kesehatan, serta pengukuran dampak gizi yang nyatamenjadi bukti bahwa pemerintah serius memastikan MBG berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dengan terus mendukung keseriusan evaluasi Program MBG, publik turut berkontribusidalam menjaga arah kebijakan tetap berada pada rel yang benar. Pemerintah telahmenunjukkan itikad baik dan kerja nyata dalam mengawal program ini, dan dengansinergi semua pihak, MBG berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkangenerasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial