Oleh: Dhita Karuniawati )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis negara dalam menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Di tengah persoalan gizi, stunting, ketimpangan akses pangan, serta kualitas kesehatan anak dan generasi muda, kehadiran MBG tidak hanya dipandang sebagai program bantuan sosial, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, negara menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Sejak awal perancangannya, MBG dirumuskan dengan pendekatan komprehensif. Program ini tidak semata-mata menyalurkan makanan, tetapi memastikan bahwa setiap porsi yang diberikan memenuhi standar gizi seimbang sesuai kebutuhan usia dan kondisi penerima manfaat. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh kualitas, bukan sekadar kuantitas distribusi. Komitmen ini yang menjadi landasan utama negara dalam mengawal implementasi program di berbagai daerah.
Komitmen negara dalam menjaga kualitas MBG tercermin melalui penguatan tata kelola program. Pemerintah membangun sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, serta masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan MBG. Negara berupaya menutup celah penyimpangan, baik dalam pengadaan bahan pangan maupun dalam proses distribusi. Dengan tata kelola yang kuat, MBG diharapkan dapat terhindar dari persoalan klasik program bantuan, seperti penurunan mutu, keterlambatan penyaluran, atau ketidaktepatan sasaran.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan perusahaan dalam menjalankan penugasan pemerintah untuk mendukung Program MBG, khususnya dalam penyediaan bahan pangan pokok berupa beras.
Rizal mengatakan sesuai dengan Instruksi Presiden, Bulog ditugaskan untuk menyiapkan bahan dasar, khususnya beras. Dalam Inpres tersebut juga diatur bahwa Badan Gizi Nasional menyerap beras dari Bulog. Bulog siap menyuplai beras berkualitas untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
Rizal memastikan bahwa beras yang disiapkan Bulog untuk mendukung Program MBG memenuhi standar kualitas yang ketat, mulai dari aspek kebersihan, mutu, hingga kelayakan konsumsi.
Perum Bulog berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan ketersediaan pangan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Komitmen menjaga kualitas program MBG juga dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah. Salah satunya di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam struktur pelaksanaan program, Dinas Pendidikan Kalteng tergabung dalam Satuan Tugas MBG dan dipercaya sebagai Wakil Ketua II.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng Reza Prabowo mengatakan pengawasan MBG dilakukan rutin setiap hari melalui aplikasi Pena Kalteng yang memungkinkan pemantauan pelaksanaan secara real time di sekolah. Melalui platform digital ini, sekolah melaporkan menu harian, waktu makanan tiba, hingga waktu penyajian. Seluruh proses tercatat dan dapat dipantau setiap hari.
Menurut Reza, pengawasan digital ini sejalan dengan arahan BGN guna menjamin kualitas gizi, ketepatan distribusi, serta keamanan pangan dalam pelaksanaan program di lapangan.
Reza mengatakan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap MBG juga tercermin dari keterlibatan aktif Forkopimda dalam berbagai kunjungan Gubernur ke sekolah-sekolah penerima program. Kehadiran Forkopimda dalam setiap kunjungan menunjukkan keseriusan bersama untuk memastikan program MBG berjalan lancar dan tepat sasaran, termasuk di wilayah dengan tantangan geografis.
Reza menjelaskan respons peserta didik terhadap Program MBG sangat positif. Selain membantu pemenuhan gizi, program ini juga meringankan beban pengeluaran keluarga. Sebelumnya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Dadang Hendrayudha menekankan Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi daerah.
Program MBG memiliki multiplier effect (dampak ganda), mulai dari pemberdayaan UMKM, petani, peternak, sektor katering, hingga logistik, serta membuka lapangan kerja dan memperkuat sistem pangan lokal.
Dalam menjaga kualitas MBG, negara juga memberi ruang bagi pelibatan daerah dan pemanfaatan kearifan lokal. Menu makanan dapat disesuaikan dengan potensi pangan setempat tanpa mengabaikan standar gizi yang telah ditetapkan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kualitas asupan gizi, tetapi juga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program.
Pemanfaatan bahan pangan lokal dinilai mampu menjaga kesegaran bahan, menekan biaya logistik, serta mendukung perekonomian daerah. Dengan melibatkan petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal, MBG menjadi program yang berdampak ganda: memperbaiki gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.
Keberhasilan MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Negara mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kualitas program agar tujuan besar MBG dapat tercapai.
Dengan komitmen kuat, tata kelola yang baik, serta pengawasan yang konsisten, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Negara, melalui MBG, menunjukkan keberpihakannya pada masa depan bangsa dengan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak dasar atas gizi yang berkualitas.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia