Supaya UMKM Naik Kelas, BSI Gandeng MUI dan PBNU

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – UMKM naik kelas. Itulah target Bank Syariah Indonesia (BSI) saat menandatangani nota kesepahaman dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tentang pemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah.

Diharapkan, dengan adanya kerjasama ini dapat mendorong UMKM untuk naik kelas.

Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia, Kokok Alun Akbar mengatakan, pihaknya siap mendukung UMKM yang ada di bawah binaan MUI.

“Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, kami mendorong UMKM untuk naik kelas melalui berbagai produk dan layanan keuangan syariah, di antaranya penyaluran pembiayaan maupun produk dana yang disertai dengan layanan digital sesuai prinsip syariah,” ujar Kokok dalam keterangan tertulisnya, Minggu 4 April 2021.

Dukungan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM juga ditunjukkan melalui pendampingan usaha, diantaranya dengan menyediakan Pusat Pelatihan dan Pendampingan, menyelenggarakan pelatihan pemasaran produk, dan membangun sentra UMKM di daerah.

Dengan UMKM naik kelas, diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Hingga Februari 2021, penyaluran pembiayaan BSI di sektor UMKM sebesar Rp35,3 triliun.

Segmen UMKM menjadi salah satu fokus BSI dalam mengembangkan ekosistem halal yang bermanfaat bagi umat.

Dalam hal ini, strategi yang dilakukan adalah menumbuhkan segmen UMKM berbasis  ekosistem/komunitas dan value chain yang  terintegrasi.

Sementara itu, kerjasama antara BSI dan PBNU meliputi pemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah.

Wakil Direktur Utama II BSI Abdullah Firman Wibowo menuturkan, sinergi pihaknya dengan PBNU bertujuan untuk memberikan pelayanan kebutuhan transaksi keuangan sesuai prinsip syariah bagi segenap pengurus dan anggota PBNU.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan kinerja yang stabil.

Namun demikian, tingkat literasi dan inklusi perbankan syariah masih rendah. ”Dengan kesepakatan antara Bank Syariah Indonesia dengan PBNU diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah dan membangun kedaulatan ekonomi bangsa berbasis industri halal,” kata Abdullah.

Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mengembangkan industri halal, Bank Syariah Indonesia siap melayani seluruh segmen baik UMKM, retail, serta wholesale.

Hal tersebut ditunjukkan melalui beberapa inisiatif di antaranya melaksanakan mandat Pemerintah terkait segmen mikro terpilih di pasar tertentu, mengembangkan ekosistem islami (haji umroh, ZISWAF), serta mendorong inovasi produk wholesale dengan mengoptimalkan akad khas syariah.

Sebagai informasi, per Februari 2021 Bank Syariah Indonesia mencatatkan perolehan DPK sebesar Rp 206 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 156 triliun.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Ekonom Ajak Mahasiswa Sikapi Isu Ekonomi Secara Objektif

Oleh : Aditia Rahman )*Perkembangan ekonomi nasional selalu menjadi perhatian publik karena berkaitan langsungdengan kehidupan masyarakat. Perubahan harga bahan bakar minyak (BBM), inflasi, investasi, hingga nilai tukar rupiah sering kali memunculkan berbagai respons, terutama di kalangan mahasiswa yang dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Namun, di tengah derasnya arus informasi digital, berbagai isu ekonomi tidak jarang dipersepsikansecara emosional dan dipengaruhi narasi yang belum tentu didukung fakta. Oleh karena itu, mahasiswa perlu membangun tradisi berpikir objektif agar mampu memahami setiapkebijakan ekonomi secara utuh, berdasarkan data, teori, dan kepentingan nasional.Objektivitas menjadi modal penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Mahasiswamemiliki peran strategis sebagai kelompok yang tidak hanya kritis, tetapi juga mampumenghadirkan analisis yang rasional. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakanbagian dari demokrasi yang sehat, tetapi kritik tersebut akan lebih bermakna apabiladisampaikan berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi ekonomi nasionalmaupun tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia.Salah satu isu yang kerap menjadi perhatian masyarakat adalah penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Perubahan harga tersebut sering kali memicu reaksi yang cukup besar, sementaraketika harga mengalami penurunan, respons publik cenderung tidak sebesar saat terjadikenaikan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun literasi ekonomi agar masyarakat memahami bahwa perubahan harga komoditas merupakan bagian darimekanisme ekonomi yang dipengaruhi banyak faktor.Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori berpandangan bahwa naik dan turunnya harga komoditasmerupakan sesuatu yang wajar dalam teori ekonomi karena dipengaruhi keseimbangan antarapermintaan dan penawaran. Menurutnya, harga BBM nonsubsidi di Indonesia juga tidakdapat dilepaskan dari perkembangan harga minyak mentah dunia, terlebih produksi minyaknasional belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi geopolitikinternasional yang memengaruhi pasar energi global turut memberikan tekanan terhadapharga minyak sehingga penyesuaian harga menjadi bagian dari mekanisme yang lazimterjadi.Pandangan tersebut memberikan perspektif bahwa kebijakan energi tidak dapat dilihat secarasederhana. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek secara bersamaan, mulaidari keberlanjutan pasokan energi, kesehatan fiskal negara, hingga perlindungan terhadapdaya beli masyarakat. Dalam situasi ekonomi global yang dinamis, menjaga keseimbangantersebut merupakan tantangan yang tidak ringan.Pemerintah selama ini juga menunjukkan komitmennya untuk tetap melindungi masyarakatmelalui kebijakan subsidi energi. BBM bersubsidi tetap dipertahankan agar masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan dari gejolak harga internasional. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi mengikuti ketentuan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kondisiekonomi nasional. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjagakeseimbangan antara mekanisme pasar dan tanggung jawab negara dalam memenuhi amanatkonstitusi.Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori juga menilai harga Pertamax dan Pertamax Green saat inimasih belum sepenuhnya mengikuti harga keekonomian. Menurutnya, pemerintah melaluiKementerian Energi...
- Advertisement -

Baca berita yang ini