Supaya UMKM Naik Kelas, BSI Gandeng MUI dan PBNU

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – UMKM naik kelas. Itulah target Bank Syariah Indonesia (BSI) saat menandatangani nota kesepahaman dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tentang pemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah.

Diharapkan, dengan adanya kerjasama ini dapat mendorong UMKM untuk naik kelas.

Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia, Kokok Alun Akbar mengatakan, pihaknya siap mendukung UMKM yang ada di bawah binaan MUI.

“Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, kami mendorong UMKM untuk naik kelas melalui berbagai produk dan layanan keuangan syariah, di antaranya penyaluran pembiayaan maupun produk dana yang disertai dengan layanan digital sesuai prinsip syariah,” ujar Kokok dalam keterangan tertulisnya, Minggu 4 April 2021.

Dukungan Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM juga ditunjukkan melalui pendampingan usaha, diantaranya dengan menyediakan Pusat Pelatihan dan Pendampingan, menyelenggarakan pelatihan pemasaran produk, dan membangun sentra UMKM di daerah.

Dengan UMKM naik kelas, diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Hingga Februari 2021, penyaluran pembiayaan BSI di sektor UMKM sebesar Rp35,3 triliun.

Segmen UMKM menjadi salah satu fokus BSI dalam mengembangkan ekosistem halal yang bermanfaat bagi umat.

Dalam hal ini, strategi yang dilakukan adalah menumbuhkan segmen UMKM berbasis  ekosistem/komunitas dan value chain yang  terintegrasi.

Sementara itu, kerjasama antara BSI dan PBNU meliputi pemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah.

Wakil Direktur Utama II BSI Abdullah Firman Wibowo menuturkan, sinergi pihaknya dengan PBNU bertujuan untuk memberikan pelayanan kebutuhan transaksi keuangan sesuai prinsip syariah bagi segenap pengurus dan anggota PBNU.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan kinerja yang stabil.

Namun demikian, tingkat literasi dan inklusi perbankan syariah masih rendah. ”Dengan kesepakatan antara Bank Syariah Indonesia dengan PBNU diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah dan membangun kedaulatan ekonomi bangsa berbasis industri halal,” kata Abdullah.

Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mengembangkan industri halal, Bank Syariah Indonesia siap melayani seluruh segmen baik UMKM, retail, serta wholesale.

Hal tersebut ditunjukkan melalui beberapa inisiatif di antaranya melaksanakan mandat Pemerintah terkait segmen mikro terpilih di pasar tertentu, mengembangkan ekosistem islami (haji umroh, ZISWAF), serta mendorong inovasi produk wholesale dengan mengoptimalkan akad khas syariah.

Sebagai informasi, per Februari 2021 Bank Syariah Indonesia mencatatkan perolehan DPK sebesar Rp 206 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 156 triliun.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini