MATA INDONESIA, WASHINGTON –Amerika Serikat (AS) berencana menjatuhkan sanksi kepada dua konlomerat yang dikendalikan oleh junta militer Myanmar.
Langkah Departemen Keuangan AS untuk memasukkan Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) ke dalam daftar hitam dan membekukan aset apa pun yang mereka miliki di AS akan dilakukan paling cepat pada Kamis (25/3).
Presiden AS, Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif pada 11 Februari yang merupakan jalan bagi sanksi baru terhadap junta militer beserta pihak-pihak dan keluarga yang terkait dengan kudeta pada awal Februari.
Perintah tersebut membekukan aset sekitar 1 miliar dolar AS yang dipegang Bank Sentral Myanmar di New York Fed yang coba ditarik oleh junta militer setelah merebut kekuasaan pemerintah sah dan menangkap pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa telah menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap jenderal tinggi termasuk, Panglima Tertinggi, Min Aung Hlaing dan dua anaknya, Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon.
Junta militer mengendalikan sebagian besar ekonomi melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka, dengan kepentingan mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan, dan real estat.
Asosiasi Bantuan untuk Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) melaporkan setidaknya 275 warga Myanmar merenggang nyawa di tangan aparat keamanan (24/3) dan ribuan orang ditangkap sejak junta militer mengambil alih kekuasaan.
Pada Minggu (21/3), kelompok masyarakat sipil yang berbasis di Rakhine menuntut junta militer melepaskan kekuasaan dan menerima sistem demokrasi federal di Myanmar –sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat.
Pada, Rabu (24/3) junta militer membebaskan ratusan pengunjuk rasa yang ditangkap selama penumpasan brutal sejak aksi demonstrasi pecah pada awal Februari. Namun, tidak ada pernyataan langsung dari mengenai angka pasti terkait tahanan yang dibebaskan.
Beberapa bus yang penuh dengan narapidana keluar dari penjara Insein Yangon pada Rabu (24/3) pagi waktu setempat, kata saksi mata, termasuk pengacara untuk beberapa narapidana.
