Antisipasi Penolakan, Ganjar Pranowo akan Berikan Edukasi Warga tentang Vaksinasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo lebih memprioritaskan edukasi bagi warga yang menolak disuntik vaksin Covid-19. Maka ia menyatakan akan menunda sementara vaksinasi Covid-19 sampai akhir tahun. Warga akan diberikan edukasi terlebih dulu tentang keamanan vaksin.

“Anggap saja ini diedukasi dulu beberapa bulan. Nanti, diujung akhir tahun, mereka-mereka bisa di sana, tapi kita ingatkan dan kita edukasi,” kata Ganjar, Senin 15 Februari 2021.

Warga yang menolak akan diberikan waktu untuk meyakinkan diri sehingga mereka bisa menerima edukasi terlebih dulu agar yakin untuk menerima suntikan vaksin Covid-19.

“Yang belum setuju mungkin butuh diedukasi, butuh tahu, butuh dikasih data, butuh yakin. Jadi yang belum setuju bisa kita tarik ke belakang saja (ditunda),” kata Ganjar.

Ia lebih memprioritaskan penanganan pandemi virus corona fokus pada percepatan vaksinasi sehingga daerah Jawa Tengah tidak menerapkan sanksi. Selain itu, alasan lain karena pertimbangan aspek kedaerahan.

“Agar energi kita masuk pada percepatan vaksin, bukan lagi perdebatan dihukum-tidak dihukum, hak asasi, dan sebagainya. Nanti kita tidak jalan-jalan sehingga persuasi lebih penting, sosialisasi lebih penting,” kata Ganjar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Pasal 13A ayat (1) dan ayat (2) menyebut bahwa sasaran penerima Covid-19 yang telah dilakukan pendataan oleh Kementerian Kesehatan wajib mengikuti vaksinasi.

Sementara pasal 13A ayat (4) menegaskan bahwa sasaran penerima yang menolak disuntik vaksin akan dikenakan sanksi. Maka atas dasar inilah, Ganjar menilai tidak perlu ada perdebatan tentang saksi bagi warga yang menolak vaksinasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini