Kapolda: Ormas Minta Jatah Lebaran, Kita Sikat!

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Jelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya perusahaan atau intansi pemerintahan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan itu menjadi rutiniats setiap lebaran.

Namun, ada saja oknum yang memanfaatkan hal ini untuk meminta secara paksa jatah THR maupun paket lebaran kepada seseorang atau intansi terkait.

Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi mengingatkan agar organisasi masyarakat (ormas) untuk tidak melakukannya. “Polisi siap menindak bila ditemukan unsur tindak pidana,” ujarnya usai memimpin apel gelar pasukan operasi ketupat Lodaya di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 28 Mei 2019.

Rudy mengatakan meminta dengan cara memaksa apalagi hingga mengintimidasi bisa termasuk kategori tindak pidana. Maka dari itu, dia meminta agar para ormas untuk tidak meminta-minta jatah hingga masyarakat merasa takut.

“Pokoknya yang melanggar tindak pidana kita sikat. Walaupun menjelang atau pas waktu lebaran, kalau pelaku tindak pidana harus ditindak,” katanya.

Sementara itu Kepala Kesbangpol Kota Bandung Ferdi Ligaswara mengatakan mengimbau agar ormas-ormas di Kota Bandung tidak meminta jatah THR dan paket lebaran dengan cara memaksa.

“Kita tidak mengeluarkan surat, karena itu memang tidak diatur. Kita imbau saja untuk tidak meresahkan masyarakat dan menekan. Sepanjang itu dijalankan secara aturan, tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan, syaratnya sukarela saja,” katanya.

Menurut Ferdi, masyarakat, pemerintah dan pihak swasta pun bisa dengan tegas menolak apabila terjadi unsur paksaan. “Tidak boleh menakut-menakuti apalagi membuat resah,” katanya.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini