Hotel Berbintang ini Menyediakan Kamar untuk Isolasi Mandiri

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Karena wisma atlet sudah penuh, Gubernur DKI Jakarta menyediakan 14 ribu kamar hotel bintang dua dan tiga secara gratis bagi pasien positif Covid-19 yang ingin isolasi mandiri.

Hotel bintang empat dan lima juga menyediakan kamar untuk isolasi mandiri, tetapi dikenakan tarif perharinya.

Melonjaknya angka positif Covid-19 di Jakarta membuat beberapa hotel menyediakan kamar untuk mereka yang ingin isolasi mandiri. Rumah Sakit Pelni meluncurkan program Staysolation yang bekerja sama dengan beberapa hotel berbintang di Jakarta. Program ini diperuntukkan bagi Orang Tanpa gejala (OTG) dan Orang Dalam Pengawasan (ODP). Mereka menyediakan fasilitas selama 14 hari untuk pasien yang positif Covid-19.

Namun, dalam program Staysolation pasien tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, melainkan membayar dengan uang pribadi.

Kepala Divisi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Sakit Pelni, Didid Winnetouw mengatakan, kerja sama ini memberikan alternatif tampat isolasi mandiri untuk pasien positif Covid-19 dengan gejela ringan atau bagi yang sedang menunggu hasil tes swab.

Dalam Staysolation, pasien tidak hanya mendapatkan tempat istirahat saja, namun juga makanan dan kunjungan dokter. Selain itu, pasien mendapatkan satu kali tes PCR. Pasien tidak bisa sembarangan keluar masuk kamar hotel, pasien diawasi oleh petugas. Sebelum masuk Staysulation, pasien tanpa gejala diwajibkan untuk mengikuti tes screening terlebih dahulu.

Salah satu yang bekerja sama dengan RS Pelni adalah Hotel Ciputra Jakarta dengan memberikan harga paket kisaran Rp 4 juta sampai Rp 6,65 juta selama 14 hari. Sementara di Hotel Grand Sahid dimulai dengan harga Rp 6,5 juta tergantung kamar hotel yang dipilih.

Untuk Hotel Ciputra Jakarta dikenakan biaya Rp 400 ribu per malam, tidak termasuk biaya kunjungan dokter. Paket lengkap yang disertai obat-obatan hingga swab, dan kunjungan tenaga kesehatan harganya dimulai Rp 12 juta untuk 10 hari isolasi.

Hotel ini memfasilitasi single bed untuk pasien OTG dan double bed untuk pasien ODP. Selain ruangannya yang ber-AC, mereka juga mendapatkan makanan tiga kali sehari.

Sedangkan di Hotel Grand Sahid Jakarta untuk kamar yang berukuran suite dikenakan biaya Rp 1,2 juta per malam. Biaya ini tidak termasuk pengobatan dan perawatan medis yang bekerja sama dengan RS Pelni. Hotel ini juga memfasilitasi laundry dan makan.

Harun Harjadi, Managing Director Ciputra Group menjelaskan, adanya kerja sama ini sebagai upaya perusahaan agar tidak merumahkan karyawannya. Ia mengatakan yang penting karyawannya tetap bisa bekerja. Perusahaannya tidak mendapatkan untung yang besar dalam bisnis ini.

Hotel Ciputra juga masih menerima tamu reguler di luar paket isolasi mandiri, alasannya karena jika pasien dengan gejala mereka tidak bisa menerima lantaran bukan ranahnya untuk merawat.

Hotel Borobudur Jakarta juga menawarkan paket isolasi mandiri, harganya mulai dari Rp 4.250.000 hingga Rp 11.850.000 per kamar tidur untuk empat hari tiga malam. Paket ini sudah termasuk satu kali tes PCR, antar dan jemput dari bandara ke hotel, disediakan makanan tiga kali sehari, laundry empat pakaian per hari, hand sanitizer, masker wajah, dan dua botol air mineral per hari.

Beberapa hotel bintang empat sampai lima seperti Hotel Mercure Jakarta, Hotel Novotel Gajahmada, Hotel Mercure Batavia, Hotel Gran Mercure Kemayoran, Pullman Hotel Central Park, dan Hotel Mercure Harmoni menawarkan paket isolasi mandiri selama 14 hari bagi mereka yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka bekerja sama dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, tetapi harus menanggung sendiri biaya selama karantina.

Reporter: Laita Nur Azahra

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini