BMKG: Gelombang Tinggi Bakal Melanda Sejumlah Perairan Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Peringatan dini mengenai gelombang tinggi kembali dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Gelombang tinggi bakal terjadi di sejumlah pesisir wilayah Indonesia pada 10 Desember 2020.

Hal itu setelah BMKG memantau bibit siklon 96S di Samudra Hindia selatan Jawa Barat dan 99S di Samudra Hindia selatan NTT berdampak terhadap kondisi gelombang tinggi di Laut Jawa bagian tengah dan timur.

Kemudian, dampak juga terjadi di perairan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan dan barat, perairan selatan Jawa, dan Samudra Hindia barat Lampung hingga selatan NTT. Pola angin bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar 6-30 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna utara, Laut Jawa, perairan utara Jawa Tengah, perairan selatan Banten hingga Jawa Barat, dan Samudra Hindia selatan Jawa. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut,” kata Kepala Bagian Humas BMKG Akhmad Taufan Maulana dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Desember 2020.

Potensi gelombang setinggi 1,25-2,5 meter juga berpeluang terjadi di beberapa wilayah. Di antaranya perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, Laut Jawa bagian barat, perairan utara Jawa Barat, perairan selatan Kalimantan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Bali, dan Laut Sumbawa.

Potensi gelombang yang lebih tinggi dengan kisaran 2,5-4 meter berpeluang terjadi di beberapa perairan yakni, perairan barat Lampung, Samudra Hindia barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten-Jawa Barat, Samudra Hindia selatan Banten, perairan utara Kepulauan Anambas hingga Kepulauan Natuna, Laut Jawa bagian tengah dan timur, perairan utara Jawa Tengah hingga Jawa Timur, serta Samudra Hindia selatan Bali hingga NTT.

“Lalu, gelombang yang sangat tinggi kisaran 4 sampai 6 meter berpeluang terjadi di beberapa perairan Indonesia, seperti Laut Natuna Utara, perairan selatan Jawa Tengah dan Timur, Samudra Hindia selatan Jawa Barat hingga Jawa Timur,” kata Taufan.

BMKG mengimbau masyarakat di daerah pesisir selalu tetap waspada. Terutama nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi, seperti perahu nelayan, kapal tongkang, kapal ferry, dan kapal kargo atau kapal pesiar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini