Viral! Mahasiswa Ini Nangis Dapat Jawaban ‘Nge-gas’ dari Dosen Pembimbing

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sebuah foto yang menampilkan percakapan WhatsApp dosen pembimbing dan mahasiswa viral di media sosial. Dalam percapan tersebut si mahasiswa ‘di-gas’ dosen.

Mahasiswa itu menuliskan curahan hatinya melalui akun base Twitter @collegemenfess pada 15 Agustus 2020. Sebagai bukti, ia pun memberikan tangkapan layar bukti chat atau pesan WhatsApp antara dirinya dan dosen.

“Gue nangis banget. Selama ini nggak pernah diajar beliau. Kemarin beliau jadi dosen tamu di sidang gue. Dosen lain nggak ada yang respon begitu. Gue nangis banget,” tulis warganet yang mengunggah isi pesan WhatsApp tersebut dalam kolom keterangan.

BACA JUGA: Viral! Video TikTok ‘Biarpun Babi Haram, Aku Tetap Makan’, Netizen Ribut Soal Ini

Mahasiswa yang dirahasiakan identitasnya itu tampak bertanya mengenai skripsi yang dikirimnya, aapakah ada yang harus direvisi atau tidak.

“Assalamualaikum. Maaf menganggu waktunya, bu. Izin bertanya, untuk draft skripsi yang saya kirim, apakah ada yang harus diperbaiki? Akan saya perbaiki secepatnya bu. Terima kasih,” tulis mahasiswa itu memulai percakapan.

“Sudah perbaiki? Kalau sudah saya acc saja,” jawab dosen tersebut.

Kemudian, mahasiswa itu bertanya kapan waktu yang tepat ia bisa bertemu dengan dosen tersebut untuk meminta tanda tangannya.

“Sudah, bu. Saya sudah kirim skripsi yang sudah saya perbaiki ke ibu. Kira-kira kapan saya bisa menemui ibu untuk tanda tangan di lembar persetujuan ya, bu? Terima kasih?” balas mahasiswa itu lagi.

Rupanya, dosen yang bersangkutan tampaknya tidak senang dengan pesan yang dikirim mahasiswanya. Balasan dosen terlihat nge-gas lantaran menilai mahasiswanya tidak memiliki etika karena merasa diatur.

BACA JUGA: Viral! Postingan Soal 50 Pekerjaan Haram, Yang Masuk Daftar Disuruh Taubat dan Resign

“Lho kok kamu mengatur saya. Etika kamu di mana. Baca sms yang kamu kirim. Ok bye,” tulis dosen tersebut yang tampaknya menganggap pesan WhatsApp sebagai pesan SMS.

Mahasiswa itu pun meminta maaf kepada dosen tersebut dengan menulis, “Maaf bu, saya tidak bermaksud seperti itu.”

Namun, dosen tersebut tampaknya tersinggung dengan kalimat yang dikirim mahasiswanya dan memintanya untuk tidak mengiriminya pesan lagi, “Jangan SMS saya lagi ya.”

Sampai tulisan ini dibuat, unggahan ini telah diretweets lebih dari 6,7 ribu kali dan sudah disukai lebih dari 15,8 ribu pengguna Twitter. Beragam reaksi dituliskan di kolom komentar unggahan tersebut.

“Kalo teman ku pernah nanya ttg transparansi nilai uas, dia merasa kek gak adil gitu, padahal dia nanya sopan bngt, tpi malah di block ckckck,” komentar @ra**antaka.

“dosen yg gila hormat lebih annoying daripada mereka yg killer. dosen gua killer tapi kalo dichat minta waktu buat asistensi dengan gaya chat yg seperti sender, dia langsung gercep “monggo mas, langsung via zoom aja nanti yaa”. walaupun di zoomnya gua diomel2in sih,” tulis @dhan**utama.

“Temen gue, salah sms minta isi pulsa ke dosen. Dia baru nyadar langsung sms dihapus, lha dikira whatsapp bisa ditarik lagi,” kata @Rina**natok.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini