Viral! Aksi Petugas Cegat Bapak-bapak Pakai Masker Scuba di Transjakarta, Ini Penjelasannya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Aksi seorang pria paruh baya marah-marah lantaran diduga tak terima dengan tindakan petugas Transjakarta yang mencegatnya karena persoalan masker menjadi viral. TransJakarta pun sudah angkat bicara.

Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @undercover.id pada Selasa 6 Juli 2021. Video menampilkan pria tersebut sedang berteriak-teriak pada salah seorang petugas.

Si pria terlihat mengenakan masker kain yang diturunkan hingga ke bagian dagunya. Ia pun menyayangkan mengapa tak ada toleransi baginya sehingga tak diperbolehkan masuk.

“Saya itu lagi sakit ya Allah, cuma masalah begini aja (masker) kok nggak ada toleransi,” ujar pria tersebut. “Saya tuh mau ke rumah sakit, mau cepet, udah tolongin aja (beli masker),” ujarnya lagi.

Sambil berteriak-teriak, badan pria tersebut tampak bergetar. Ia sangat emosi karena tak bisa segera ke rumah sakit dan tertahan di halte tersebut.

Pria tersebut kemudian meminta tolong untuk dibelikan masker, namun orang yang merekam video justru memintanya untuk keluar. Namun, permintaan tersebut ditolak.

Mengenai hal ini, pihak Transjakarta pun sudah buka suara, Sardjono Jhony Tjitrokusumo selaku Direktur Utama PT Transjakarta menyayangkan masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan aturan Pemerintah soal penggunaan masker, khususnya saat menggunakan layanan Transjakarta.

Dalam hal ini masyarakat dihimbau untuk tidak menggunakan masker jenis Scuba dan Buff ketika berkegiatan di luar rumah, mengingat kedua jenis masker ini memiliki tingkat efektivitas yang sangat rendah yakni antara 0-5 persen. Dengan begitu, angka ini jauh di bawah masker kain tiga lapis dengan persentase efektivitas sebesar 50-70 persen.

Mengenai video viral tersebut, pihak Transjakarta mengatakan bahwa aksi itu terjadi pada Rabu, 30 Juni 2021 lalu sekitar pukul 12.58 WIB. Pelanggan tersebut masuk ke halte Semanggi dengan tujuan ke Kota.

Namun, pelanggan diketahui tidak melakukan tap in dengan tepat sehingga pintu gate tidak terbuka. Alih-alih melakukan tap in ulang, pelanggan justru menerobos masuk ke dalam halte menggunakan rotari gate tanpa membayar.

“Saat itu petugas kami sudah mengingatkan untuk mengganti masker Scuba dengan masker medis. Tapi, pelanggan justru kurang memperhatikan dan malah menerobos masuk. Hal ini tentunya sangat disayangkan, mengingat sudah ada aturan yang menjelaskan terkait penggunaan masker,” ujar Jhony di Jakarta, Selasa 6 Juli 2021.

Jhony menambahkan, Transjakarta sangat ketat dalam menerapkan segala bentuk prokes yang di area Transjakarta tanpa ada pengecualian dalam bentuk apapun. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir penyebaran virus dan pelanggan tetap merasa aman dan nyaman menggunakan Transjakarta sebagai moda transportasi dalam kegiatan mereka.

“Transjakarta sangat mengapresiasi petugas kami yang tegas menerapkan prokes, meski kita lihat terkadang justru dia yang dimaki-maki oleh pelanggan. Terimakasih atas kerja dengan hati. Transjakarta selalu memberikan penghargaan atas ketegasan mereka,” kata Jhony.

Selanjutnya, Jhony kembali menghimbau kepada seluruh pelanggan mematuhi semua aturan yang berlaku. Selain itu, sebisa mungkin untuk bersikap bijak kepada petugas yang telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Apa yang dilakukan petugas kami untuk kebaikan bersama. Jadi, anggapan miring kepada mereka di media sosial saya rasa tidak pas. Kami himbau masyarakat untuk bisa saling bekerjasama dalam upaya melawan Covid ini,” imbuhnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini