Viral! Acara ‘Pembuahan Massal’, Wanita Indonesia Undang Pria Bule ‘Gituan’ Demi Punya Anak Blasteran

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Baru-baru ini kisah pengalaman seorang pria yang mendapat undangan acara ‘Pembuahan Massal’ viral di media sosial. Kisah itu dibagikan oleh akun Twitter @AREAJULID.

Dalam cuitannya, akun @AREAJULID membagikan kisah seorang pria bule yang mendapat undangan tersebut selama tinggal di Indonesia.

“Dis! nemu di grup eksp4t Indo. Jadi dia ceritain pengalaman dia selama tinggal di Indo. Dia pernah dapat undangan membuahi massal,” tulis akun Twitter @areajulid, dikutip Senin 14 September 2020.

Dijelaskan bahwa ternyata undangan memuat acara yang tamunya adalah para wanita Indonesia yang ingin punya anak bule dan blasteran, namun tak mau menikah. Para wanita itu akan dibuahi oleh pria-pria bule yang tinggal di Indonesia.

“Jadi isi event-nya, cewek-cewek indo yang pengen punya anak bule blasteran, tanpa ikatan nikah gitu. Jadi bule-bulenya disuruh begituan. Kalau hamil ya udah. Kalau gak hamil, ikut lagi di event berikutnya,” jelasnyanya.

Dalam tangkapan layar yang dibagikan akun tersebut, seorang pria bule yang tak disebutkan namanya menceritakan pengalamannya hadir di acara tersebut.

“Saya seorang pria berkulit putih (read: pria bule), usia 28 tahun dari Eropa dan telah tinggal di jakarta selama hampir 2 tahun. Beberapa bulan yang lalu, saya diundang oleh kenalan rekan saya yang membutuhkan peserta untuk ‘breeding event’ (pembuahan massal),” tulis sang pria bule.

Awalnya si pria bule ini tidak mengerti. Namun temannya menjelaskan soal alasan dibalik adanya undangan ‘pembuahan massal’ tersebut. Ia pun mengerti acara itu dilakukan oleh beberapa wanita Indonesia dari kalangan atas yang ingin punya anak bule.

“Acara bereeding ini untuk wanita Indoensia, biasanya dari keluarga kelas atas yang berkecimpung di kalangan barat, yang menginginkan bayi berkulit putih, tapi tidak menginginkan suami berkulit putih,” tulisnya.

Bahkan, menurut pengakuan sang pria bule itu, ada beberapa dari wanita itu sudah menikah namun tak ingin menceraikan suaminya. “Mereka tidak ingin menceraikan suami Indonesia mereka,” tulisnya.

Disebutkan, para wanita ini pun rela berhubungan seks dengan banyak pria bule samapi akhirnya bisa hamil anak blasteran. “Untuk memastikan dia hamil, dia berhubungan seks dengan banyak pria bule,” lanjutnya.

Meski begitu, ada kriteria sendiri untuk pria bule yang dipilih. “Pria itu harus bule, tinggi, tampan, cerdas, biasanya pebisnis,” bongkarnya.

Jika kehamilan tidak terjadi, maka wanita itu bisa kembali lagi dan menginkuti acara tersebut berkali-kali. “Sebagian besar wanita akan langsung hamil setelah acara tersebut, bebarapa ada yang tidak hamil dan kembali lagi,” bongkarnya.

Mendengar hal tersebut, pria bule ini langsung syok dan menolaknya dengan alasan sudah punya pacar. Ia menegaskan dirinya tak ingin punya anak dari perempuan yang tak dikenalnya.

“Saya cukup kaget ketika mendnegar hal itu terjadi di Indonesia. Tentu saja saya menolak untuk pergi karena saya punya pacar. Dan saya tidak ingin punya anak dengan seseorang yang tidak saya kenal,” tegasnya.

Unggahan ini pun viral dan mendapat beragam reaksi dari netizen.

“Kasihan anaknya ntar beda sndiri di keluarganya trus di ceng-cengin sama temen-temennya,” kata @Canti**Tikaa_.

“Btw kyk gini udah banyak dari awal 2000an apalagi tahun2 segitu yg blasteran heboh2nya dijadiin artis (source: temen kakak w yg pernah ditawarin ginian WKWK),” tulis @samp**_zip.

“oia ini baru beberapa hari lalu temen gua bilang ini hoax. kalo emang upscale family (kelas atas) dan niatnya pengen punya anak, biasanya memilih bayi tabung di luar negeri, bank sperma cowok bule banyak, wkwkwkwk he said so,” komentar
@anggi**distira_.

“Seperti apapun alasan nya, jijik gw bacanya.
jadi berasa acara kawanin kucing biasa dengan kucing blasteran yang pada dasar nya adalah BINATANG,” kata @itsme**dichan.

“Ada sih praktek kaya gini. Dan gua liat sendiri.jadi gak heran,” komentar @alvas_thr**mens.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Satgas Mitigasi PHK dan Deteksi Dini Kondisi Perusahaan

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan hanya persoalan hubunganindustrial, tetapi juga menjadi indikator kesehatan ekonomi nasional. Ketika perusahaan mulai mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi, gangguan rantaipasok, atau kenaikan biaya produksi, dampak pertama yang paling dirasakan seringkali adalah berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat.Karena itu, pendekatan pemerintah dalam menghadapi ancaman PHK tidak lagicukup dilakukan setelah pekerja kehilangan pekerjaan. Yang jauh lebih pentingadalah membangun sistem deteksi dini yang mampu membaca kondisi perusahaansejak awal sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan sebelum berujung pada pengurangan tenaga kerja. Kehadiran Satgas Mitigasi PHK menjadi bagian dariupaya menggeser pendekatan pemerintah dari yang semula bersifat reaktif menjadilebih preventif.Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK dibentuk untuk menjalankan fungsi peringatan dini (early warning) terhadap sektor-sektor industri yang berpotensi melakukan PHK. Menurutnya, satgas tidak hanyamemantau perkembangan kondisi perusahaan, tetapi juga mengidentifikasi kasus-kasus yang memerlukan intervensi pemerintah agar persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan sebelum berujung pada pemutusan hubungan kerja.Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang PHK sebagaiproses yang sebenarnya dapat dicegah apabila berbagai indikator risiko dapatdikenali lebih awal. Dalam banyak kasus, perusahaan tidak serta-merta melakukanPHK, melainkan melalui tahapan yang cukup panjang mulai dari munculnya tekananbisnis, penurunan produksi, kesulitan memperoleh bahan baku, hinggamemburuknya kondisi keuangan perusahaan.Karena itu, sistem pemantauan menjadi sangat penting. Pemerintah memerlukandata yang mampu menggambarkan kondisi riil dunia usaha sehingga setiap potensipersoalan dapat dipetakan berdasarkan tingkat risikonya, sekaligus menentukanbentuk intervensi yang paling tepat sesuai karakteristik masing-masing perusahaan.Yassierli juga mengungkapkan bahwa setiap persoalan ketenagakerjaan memilikikarakter yang berbeda sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Ada kasus yang cukup diselesaikan melalui komunikasi bipartit antaraperusahaan dan pekerja, ada yang membutuhkan mediasi pemerintah, sementarasebagian lainnya memerlukan koordinasi lintas kementerian karena dipengaruhifaktor-faktor di luar hubungan industrial, seperti kebijakan energi maupun dinamikaekonomi global.Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerjakini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik setelah terjadi PHK. Pemerintahmulai membangun mekanisme yang mampu menghubungkan informasi dariberbagai sektor sehingga potensi gangguan terhadap dunia usaha dapat segeraditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.Keberadaan Satgas Mitigasi PHK juga memperkuat koordinasi antarlembaga yang selama ini sering berjalan secara terpisah. Dalam situasi ekonomi yang berubahcepat, pemerintah membutuhkan forum yang mampu mempertemukan kementerian, DPR, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga serikat pekerja agar pengambilan keputusan berlangsung lebih cepat dan terintegrasi.Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK dibentuk untuk menjembatani berbagai pemangku kepentingan dalam memetakanpersoalan industri. Ia menjelaskan bahwa satgas akan melakukan monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri, serta melakukan mitigasi terhadap setiap kasus sesuai akarpersoalannya, termasuk apabila terdapat konflik internal perusahaan ataupunpersoalan pasokan bahan baku.Model kerja seperti ini menjadi penting karena penyebab PHK semakin kompleks. Persoalan tidak selalu berasal dari menurunnya permintaan pasar, tetapi juga dapatdipicu oleh gangguan pasokan energi, perubahan kebijakan perdaganganinternasional, konflik manajemen, hingga tekanan geopolitik global yang memengaruhi biaya produksi perusahaan.Dengan memahami akar persoalan secara lebih komprehensif, pemerintah memilikipeluang lebih besar untuk menyusun solusi yang tepat sasaran. Intervensi tidak lagiberhenti pada penyelesaian hubungan industrial, tetapi juga menyentuh faktor-faktorekonomi yang menjadi penyebab utama melemahnya kondisi perusahaan.Upaya tersebut memperoleh dukungan dari DPR yang melihat pentingnya kolaborasiantara pemerintah dan parlemen dalam mengantisipasi meningkatnya angka PHK. Sinergi kelembagaan menjadi kunci agar berbagai persoalan di lapangan dapatsegera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu situasi memburuk.Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan komitmen DPR untukterus berkoordinasi dengan pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK. Menurut dia, pertemuan rutin antara pemerintah dan DPR diperlukan agar setiap perkembangankondisi dunia usaha dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga langkah-langkahmitigasi dapat dilakukan lebih cepat sebelum gelombang PHK meluas.Dengan demikian, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menunjukkan perubahanparadigma dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Pemerintah tidak lagi hanyaberupaya memberikan perlindungan setelah pekerja kehilangan mata pencaharian, tetapi mulai membangun sistem yang mampu mendeteksi risiko sejak dini, menjagakeberlangsungan usaha, sekaligus mempertahankan lapangan kerja.Ke depan, efektivitas satgas akan sangat ditentukan oleh kualitas data, kecepatankoordinasi, dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan merespons setiapsinyal pelemahan industri. Apabila sistem deteksi dini tersebut berjalan secarakonsisten, Satgas Mitigasi PHK tidak hanya menjadi instrumen penanganan krisisketenagakerjaan, tetapi juga fondasi penting dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.)* Pemerhati isu sosial-ekonomi
- Advertisement -

Baca berita yang ini