Pakai APD Modis dan Nyentrik, Dokter Gigi di Malang Ini Viral

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Seorang dokter gigi di Malang, Jawa Timur tengah ramai diperbincangkan di dunia maya. Wanita bernama Nina Agustin ini viral karena mengenakan baju alat pelindung diri (APD) nyentrik dan fashionable rancangan sendiri.

Semua itu bermula saat dia bekerja tidak menikmatinya bahkan pasien yang datang juga menunjukan ekspresi takut karena APD yang berwana putih polos.

Namun, tercetus ide dalam dirinya kenapa tidak membuat APD yang modis dan fashionable. Akhirnya Nina mencoba untuk memakai APD yang unik dan warna-warni agar kesannya lebih santai dan menyenangkan.

“Ditambah saya pakainya sendiri juga jadi happy dan enjoy, pasien juga jadi ngga takut,” katanya.

Selain itu, dirinya juga dulunya merupakan seorang model dan cinta dengan fashion jadi penampilan saat praktik selalu di matching-kan. Tapi karena protokol kesehatan saat wabah pandemi berbeda, dirinya harus beradaptasi.

Tak disangka, hal itu mendapat respons positif dari warganet, selain itu juga menginspirasi rekan sejawatnya yang juga berkewajiban menggunakan APD saat praktik.

Hingga kini, Nina sudah mengoleksi 25 APD dengan corak dan motif yang berbeda. Tidak hanya sesama profesi, penjahit langganan Nina juga menjadi kebanjiran pesanan APD dengan gaya fashionable.

“Awalnya penjahit saya juga baru pertama kali menerima pesanan baju APD dari saya, dan sekarang dia kebanjiran pesanan,” katanya.

Nina mengaku, pakaian APD yang digunakannya masih mengikuti standard keamanan. Kain yang digunakan adalah jenis bahan taslan balon, serupa dengan baju hazmat yang digunakan para dokter dan petugas medis di rumah sakit.

Harga kisaran produksi APD Nina juga masih terjangkau. Tanpa motif dengan dua warna, sudah bisa didapat dengan total harga 150 ribu sampai 200 ribu rupiah. Sedangkan APD dengan motif custom dan menggunakan digital printing menghabiskan 300 ribu sampai 370 ribu rupiah. APD ini juga bisa dicuci dan dipakai berkali-kali.

“Saya hunting sendiri bahannya dan menemukan bahan taslan balon, kebetulan tokonya juga menjadi langganan produsen baju hazmat yang didistribusikan ke banyak RS,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kebijakan Penyesuaian PPN 1% Sudah Berdasarkan UU dan Kesepakatan Stakeholder

Oleh: Adnan Ramdani )* Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% merupakanlangkah besar yang diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara danmenciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien serta berkeadilan. Kebijakan initelah disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk peraturanperundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan antara berbagai pihak terkait, sehingga tidak hanya berlandaskan pada keputusan sepihak, tetapi denganpartisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.  Pengenaan penyesuaian PPN sebesar 1% ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkansebagai langkah reformasi pajak di Indonesia. UU ini bertujuan untuk memperbaikisistem perpajakan yang sudah ada agar lebih modern, adil, dan efisien. Dalamproses perumusan kebijakan ini, pemerintah telah melibatkan berbagai stakeholder seperti pengusaha, asosiasi, dan masyarakat untuk memperoleh pandangan yang beragam dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Ini menunjukkan bahwakebijakan tersebut bukan hanya kebijakan yang bersifat top-down, tetapi lebihkepada hasil kesepakatan bersama yang diharapkan mampu membawa dampakpositif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Menyoal PPN yang mengalami kenaikan sampai 12%,  Menteri Koordinator BidangPerekonomian, Airlangga Hartanto, mengatakan bahwa PPN tersebut merupakanAmanah dari Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 2021 soal HarmonisasiPeraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP disebutkan bahwatarif PPN sebesar 12 persen berlaku paling lamban pada 1 Januari 2025. Selain itu, Airlangga juga menyatakan bahwa untuk mengantisipasi kenaikan tarif PPN, pemerintah telah mengeluarkan sederet paket insentif untuk tahun depan. Hal inidiperuntukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Tarif PPN tersebutdipertahankan dengan kebijakan insentif PPN DTP, di mana pemerintahmenanggung 1 persen dari tarif PPN ketiga barang pokok penting yang seharusnyanaik menjadi 12 persen. Dengan adanya penyesuaian tarif PPN ini, banyak pihak yang melihatnya sebagailangkah yang tepat untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia. Sebelumnya, banyak pihak yang menganggap bahwa struktur pajak yang ada belum sepenuhnyamampu menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kebijakan PPN yang baru ini, meskipun ada penyesuaian tarif, tetap memberikan insentif bagisektor-sektor tertentu yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi, sepertisektor UMKM dan sektor ekspor. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dankepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sistem yang lebih sederhana dan lebihterintegrasi, pengawasan terhadap penerimaan pajak diharapkan bisa lebih efektif. Hal ini juga sejalan dengan tujuan utama dari Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu untuk menciptakan sistem pajak yang lebih mudah dipahami oleh masyarakatdan pelaku usaha, sehingga meminimalisir praktik-praktik penghindaran pajak yang selama ini masih menjadi masalah di berbagai sektor. Pemerintah pun telahberupaya memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelakuusaha terkait perubahan ini, agar transisi berjalan lancar dan tidak menimbulkankesalahpahaman. Kebijakan penyesuaian PPN 1% juga telah mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang beragam. Dalam hal ini, pemerintah memastikan bahwakebijakan ini tidak akan memberatkan masyarakat, terutama kelompokberpendapatan rendah. Salah satu contoh nyata dari kebijakan ini adalahpembebasan PPN untuk barang dan jasa kebutuhan pokok, seperti makanan danobat-obatan, yang tetap mempertahankan prinsip keadilan sosial. Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Pemerintahakan menanggung kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen untuktiga komoditas saat PPN 12 persen diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Ketigakomoditas itu yakni tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atauMinyaKita. Ketiga komoditas itu dinilai sangat diperlukan oleh masyarakat umum, sehingga Pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPN ditanggung pemerintah(DTP) atas kenaikan tarif PPN...
- Advertisement -

Baca berita yang ini