Jangan Cuma Tergiur Gaji Besar, Netizen Ini Beberkan Sisi Lain Bekerja di Jepang

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Bekerja di luar negeri bagi sebagian orang mungkin memang menjanjikan. Selain mendapat pengalaman kerja, soal gaji menjadi faktor utama seseorang memilih untuk bekerja di luar negeri.

Tapi, soal gaji yang besar pun bukan jaminan untuk bisa punya banyak uang. Ada biaya kehidupan yang harus diperkirakan juga, bukan hanya asal terima pekerjaan saja.

Hal ini dibahas seorang warganet di Twitter. Ia mengomentari salah satu akun Twitter yang menerangkan bahwa UMR buruh di Jepang itu tinggi, sehingga mengajak warganet untuk pindah kerja ke Jepang.

Utas ini dibuat oleh akun Twitter @sistaaaaa pada Kamis 15 Oktober 2020. Ia menyoroti twit dari akun @Strategi_Bisnis yang mengatakan bahwa UMR buruh di Jepang rata-rata senilai Rp20 juta per bulan, bahkan bisa mencapai Rp 40 juta.

Akun @sistaaaaa tidak setuju terhadap pernyataan dari twit milik akun @Strategi_Bisnis karena akun tersebut dinilainya hanya menuliskan UMR buruh di sana nominalnya tinggi. Ia pun mempermasalahkan tidak ada bahasan tentang biaya hidup dan risiko pekerjaannya.

“Makin lama makin sebel kalau liat postingan semacam ini. Yang dijual selalu ‘gaji perbulan puluhan juta rupiah’, tapi masalah life expenses, resiko/tanggung jawab pekerjaan, atau bahkan social issues as foreigner dan sebagainya ga pernah dijabarkan,” tulisnya di awal utas.

Ia kemudian menjelaskan bahwa biaya hidup di Jepang itu mahal, jadi jika mendapat gaji puluhan juta itu baru pendapatan kotornya saja. Tentunya ini belum termasuk biaya hidup, misalnya biaya sewa apartemen, makan, transportasi, asuransi, dan lainnya.

“Gaji puluhan juta per bulan yg digembor-gemborkan itu pun sebenernya gross income. Belum dipotong pajak, asuransi, dll. Total potongan penghasilan per bulan di sini bisa sampai 7 jutaan (tergantung besaran gaji). Sedap, bukan?” jelasnya lebih lanjut.

Akun twitter @sisthaaaaa juga memberikan sisi lain dari susahnya bekerja di Jepang. Ia menyebut ternyata WNI yang hidup di Jepang sering menjadi korban diskriminasi.

“Pemagang WNI di sini jg sering jadi korban diskriminasi, loh. Kebanyakan mereka ga tau apa-apa dan ga ngerti harus gimana, krn ya itu, fakta-fakta di lapangan ga pernah dijabarkan secara detail. Kan kasian,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa ia tak bermaksud untuk menjatuhkan program magang ke Jepang. Ia hanya ingin ada penjelasan yang lebih mendalam mengenai manfaat, prospek karier, dan lainnya dari program magang.

“Bukan mau menjatuhkan program magang ke Jepang yah. Tapi maksudku, kalaupun mau promo, mbok yg dijadiin selling point tuh jgn cuma goja-gaji-goja-gaji. Ini tuh sama aja kaya MLM yg cuma ngiming-ngiming ga jelas,” tegasnya.

Intinya ia menyayangkan kalau ajakan bekerja di luar negeri ini hanya mengiming-iming gaji besar saja untuk menarik peminat. Tujuan twitnya adalah untuk penyeimbang agar publik ada bayangan bagaimana kehidupan di Jepang, dan terakhir ia menjelaskan bahwa pemagang itu berbeda dengan karyawan tetap, karyawan kontrak ataupun pekerja paruh waktu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini