Jangan Cuma Tergiur Gaji Besar, Netizen Ini Beberkan Sisi Lain Bekerja di Jepang

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Bekerja di luar negeri bagi sebagian orang mungkin memang menjanjikan. Selain mendapat pengalaman kerja, soal gaji menjadi faktor utama seseorang memilih untuk bekerja di luar negeri.

Tapi, soal gaji yang besar pun bukan jaminan untuk bisa punya banyak uang. Ada biaya kehidupan yang harus diperkirakan juga, bukan hanya asal terima pekerjaan saja.

Hal ini dibahas seorang warganet di Twitter. Ia mengomentari salah satu akun Twitter yang menerangkan bahwa UMR buruh di Jepang itu tinggi, sehingga mengajak warganet untuk pindah kerja ke Jepang.

Utas ini dibuat oleh akun Twitter @sistaaaaa pada Kamis 15 Oktober 2020. Ia menyoroti twit dari akun @Strategi_Bisnis yang mengatakan bahwa UMR buruh di Jepang rata-rata senilai Rp20 juta per bulan, bahkan bisa mencapai Rp 40 juta.

Akun @sistaaaaa tidak setuju terhadap pernyataan dari twit milik akun @Strategi_Bisnis karena akun tersebut dinilainya hanya menuliskan UMR buruh di sana nominalnya tinggi. Ia pun mempermasalahkan tidak ada bahasan tentang biaya hidup dan risiko pekerjaannya.

“Makin lama makin sebel kalau liat postingan semacam ini. Yang dijual selalu ‘gaji perbulan puluhan juta rupiah’, tapi masalah life expenses, resiko/tanggung jawab pekerjaan, atau bahkan social issues as foreigner dan sebagainya ga pernah dijabarkan,” tulisnya di awal utas.

Ia kemudian menjelaskan bahwa biaya hidup di Jepang itu mahal, jadi jika mendapat gaji puluhan juta itu baru pendapatan kotornya saja. Tentunya ini belum termasuk biaya hidup, misalnya biaya sewa apartemen, makan, transportasi, asuransi, dan lainnya.

“Gaji puluhan juta per bulan yg digembor-gemborkan itu pun sebenernya gross income. Belum dipotong pajak, asuransi, dll. Total potongan penghasilan per bulan di sini bisa sampai 7 jutaan (tergantung besaran gaji). Sedap, bukan?” jelasnya lebih lanjut.

Akun twitter @sisthaaaaa juga memberikan sisi lain dari susahnya bekerja di Jepang. Ia menyebut ternyata WNI yang hidup di Jepang sering menjadi korban diskriminasi.

“Pemagang WNI di sini jg sering jadi korban diskriminasi, loh. Kebanyakan mereka ga tau apa-apa dan ga ngerti harus gimana, krn ya itu, fakta-fakta di lapangan ga pernah dijabarkan secara detail. Kan kasian,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa ia tak bermaksud untuk menjatuhkan program magang ke Jepang. Ia hanya ingin ada penjelasan yang lebih mendalam mengenai manfaat, prospek karier, dan lainnya dari program magang.

“Bukan mau menjatuhkan program magang ke Jepang yah. Tapi maksudku, kalaupun mau promo, mbok yg dijadiin selling point tuh jgn cuma goja-gaji-goja-gaji. Ini tuh sama aja kaya MLM yg cuma ngiming-ngiming ga jelas,” tegasnya.

Intinya ia menyayangkan kalau ajakan bekerja di luar negeri ini hanya mengiming-iming gaji besar saja untuk menarik peminat. Tujuan twitnya adalah untuk penyeimbang agar publik ada bayangan bagaimana kehidupan di Jepang, dan terakhir ia menjelaskan bahwa pemagang itu berbeda dengan karyawan tetap, karyawan kontrak ataupun pekerja paruh waktu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini