tuntutan 17+8

Oleh : Antonius Utomo Di tengah berbagai tantangan global dan dinamika politik dalam negeri pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secarainklusif dan berkelanjutan selaras dengan semangat tuntutan 17+8 yang digaungkan olehberbagai elemen masyarakat sebagai cerminan harapan kolektif akan masa depan yang lebih adilsejahtera dan penuh kepastian Pemerintah tidak menanggapi tuntutan tersebut secara reaktif melainkan menjadikannya bahanintrospeksi dan inspirasi untuk memperkuat fondasi kebijakan ekonomi agar tidak hanyamengejar pertumbuhan angka semata namun juga menghadirkan pertumbuhan yang berkualitasyang menyentuh langsung kehidupan rakyat banyak dari petani di desa-desa hingga pelakuUMKM di kota-kota besar semua dipandang sebagai bagian penting dari motor penggerakbangsa. Menteri Keuangan (Menkeu) menanggapi tuntutan rakyat 17+8 yang belakangan ini disuarakan masyarakat. Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah bergerak ke arah 8 persen. Sehingga, dirinya akan berusaha bergerak secepat mungkinuntuk mengoptimalkan perekonomian domestik. Saat ini perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat di tengah tekananeksternal seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian pasar global bahkan hinggakuartal III 2025 pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran positif yaitu sekitar 5,12 persen year on year yang menandakan adanya optimisme yang tumbuh di tengah masyarakatdunia usaha dan kalangan investor Pemerintah telah menyadari bahwa akselerasi pertumbuhan tidak bisa hanya mengandalkansektor konsumsi semata oleh karena itu kebijakan didorong untuk memperkuat sektor produksiindustri pengolahan hilirisasi sumber daya alam serta peningkatan investasi baik dalam dan luarnegeri salah satu contohnya adalah keberhasilan Indonesia dalam mendorong pengembanganindustri kendaraan listrik dan baterai yang kini mulai menunjukkan dampak nyata terhadapserapan tenaga kerja dan nilai ekspor nasional Dalam konteks tuntutan 17+8 isu upah layak dan perlindungan pekerja menjadi perhatian khususpemerintah melalui koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian KetenagakerjaanKementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukanpembahasan intensif untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan yang akan diterapkanmencerminkan keadilan serta keberlanjutan dunia usaha selain itu program dialog sosial antarapekerja pengusaha dan pemerintah terus diperkuat agar tercipta hubungan industrial yang harmonis dan produktif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa indikatormakroekonomi di Indonesia dalam kondisi baik. Ia menambahkan bahwa setelah sempatmenurun tipis, pasar modal kini telah kembali pulih. Tuntutan “17+8” yang disuarakan olehmasyarakat ini mencakup berbagai isu, termasuk sektor ekonomi. Di sisi fiskal pemerintah telah menggelontorkan stimulus senilai lebih dari 24 triliun rupiah padapertengahan tahun 2025 sebagai langkah konkret untuk mendukung sektor strategis sepertipertanian pariwisata energi baru terbarukan dan transformasi digital semua ini ditujukan agar masyarakat terutama pelaku ekonomi kecil dan menengah tidak hanya bertahan tetapi jugatumbuh dan berkembang di tengah tantangan ekonomi Pemerintah juga tidak lupa untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dankeberlanjutan lingkungan konsep ekonomi hijau menjadi bagian dari perencanaan pembangunannasional termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 pemerintah mendorong investasi pada energi bersih pertanian ramah lingkungan sertapengelolaan limbah yang lebih terintegrasi dan modern hal ini menjawab harapan generasi mudadan komunitas lingkungan yang menjadi bagian dari tuntutan perubahan dalam 17+8 Dalam bidang infrastruktur pembangunan tidak hanya difokuskan pada kota besar tetapi jugapada kawasan tertinggal dan perbatasan jalan tol pelabuhan bandara dan jaringan kereta api terusdiperluas guna mendorong konektivitas antarwilayah yang pada akhirnya membuka aksesekonomi baru meningkatkan distribusi barang dan jasa serta mempercepat perputaran uang di daerah Lebih lanjut pemerintah juga menunjukkan komitmen terhadap penguatan jaring pengamansosial sebagai upaya untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan program bantuan sosial pendidikan gratis layanan kesehatan universal dan jaminansosial diperluas cakupannya agar seluruh lapisan masyarakat merasakan kehadiran negara secaranyata Tidak kalah penting adalah upaya pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi danpenguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan pelayanan publik terus diperbaikimelalui digitalisasi proses perizinan dipercepat pengawasan keuangan diperketat dan partisipasimasyarakat dalam perencanaan pembangunan semakin dilibatkan semua ini dilakukan agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap tinggi sekaligus menjawab tuntutanmasyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya berupaya memacupertumbuhan ekonomi secara teknokratis tetapi juga dengan pendekatan yang lebih humanismendengar dan menampung aspirasi rakyat menjadikan kritik sebagai bahan pembelajaran danmenyesuaikan arah kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan termasuk yang terumuskandalam 17+8 Seluruh masyarakat memiliki peran dalam proses ini pemerintah sebagai nahkoda rakyat sebagaienergi pendorong dan generasi muda sebagai penerus yang membawa nilai-nilai baru dan ide-ide segar untuk menjadikan negeri ini lebih hebat dan tangguh menghadapi masa depan. )*Pengamat Ekonomi Nasional

Mata Indonesia, JAKARTA — Pemerintah Indonesia memastikan komitmennya untuk menegakkan hukum dengan tegas dan transparan, selaras dengan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat dalam aksi...

Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti tuntutan publik, termasuk poin 17+8, dengan mempercepat agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi ini...

Oleh: Adrian Pratama )* Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menempati posisi penting dalam agenda politik nasional setelah gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025. Salah...

Oleh : Ni Putu Ayu Ratih )* Gelombang aspirasi publik yang terangkum dalam tuntutan 17+8 menjadi salah satu momentum penting bagi bangsa ini untuk kembali menegaskan...

Oleh : Pratama Yudha )* Pemerintah memandang aspirasi rakyat yang terhimpun dalam tuntutan 17+8 sebagai wujud nyata partisipasi demokratis. Tiga poin tuntutan yang ditujukan khusus kepada TNI menjadi perhatian serius...

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap supremasi sipil sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasan ini menjadi respons atas aspirasi...

Oleh : Naomi Leah Christine )* Gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan dalam beberapa pekan terakhir memunculkan kritik keras dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan pemuda. Aliansi...

Mata Indonesia, JAKARTA – Sejumlah mahasiswa, pelajar, dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) dan Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) mengecam...

Mata Indonesia, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kesiapannya menindaklanjuti aspirasi publik yang muncul usai demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025. Presiden menyatakan sebagian...