Yusril: Dipegang Garuda, Utang Sriwijaya Malah Membengkak

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Pepatah ini dapat menjadi gambaran kondisi maskapai PT Sriwijaya Air saat ini.

Mulanya maskapai penerbangan domestik ini, sepakat ‘dipersunting’ PT Garuda Indonesia dengan harapan lilitan utangnya bisa berkurang. Bukannya utang berkurang, justru beban Sriwijaya kian membengkak.

Kinerja Sriwijaya justru tambah ambruk. Lantaran, manajemen Sriwijaya dibuat tidak efisien. Hal ini disampaikan oleh Kuasa hukum sekaligus salah satu pemegang sahan Sriwijaya, Yusril Ihza Mahendra.

Kata Yusril, kisruh yang terjadi selama ini lantaran perjanjiannya tidak jelas. Bahkan ia menilai, pihak Garuda terlalu melakukan intervensi pada manajemen Sriwijaya.

“Banyak kendala dan kekisruhan kerjasama ini, sebenarnya berawal dari ketidakjelasan perjanjian awal yang dibuat lebih setahun lalu. Sehingga terjadi salah-menyalahkan. Jadi pihak Sriwijaya merasa bahwa dominasi Garuda terlalu jauh intervensinya kepada Sriwijaya,” katanya di Jakarta, Kamis 7 November 2019.

Ia pun memberikan contoh, soal hunian para karyawan Sriwijaya. Menurutnya, biasanya para crew ditempatkan di asrama, tapi semenjak gabung Garuda malah dipindah ke hotel.

“Jadi ini yang membuat cost memang akhirnya menjadi lebih mahal daripada selama ini di-manage Sriwijaya sendiri.Dan menurut persepsi Sriwijaya mengatakan bahwa utang bukan bertambah, malah utang malah membengkak selama di-manage oleh Garuda,” ujarnya.

Selain itu, Yusril juga membeberkan soal kerja sama yang dibangun setahun lalu itu kemudian direvisi. Dan sekali lagi, justru makin kinerja Sriwijaya bukannya untung malah buntung.

Apalagi berapa bulan lalu perjanjian KSO diubah perjanjian KSM, dan dengan KSM itu Garuda secara sepihak menetapkan manajemen fee 5 persen dan profit sharing 65 persen bagi Garuda dan itu dihitung dari pendapatan kotor perusahaan.

“Akibatnya perusahaan bisa kolaps kalau begitu. Jadi ini sebenarnya mau menyelamatkan Sriwijaya atau malah menghancurkan Sriwijaya,” katanya.

Menurut Yusril, perjanjian yang sebelumnya diperpanjang sementara dan perlu direvisi ke depan.

“Tentu saya akan bertanya pemegang saham mayoritas Sriwijaya apakah akan menerima proposal ini, meneruskan kerjasama ini atau malah menghentikannya sama sekali itu nanti diputuskan segera 1-2 hari ini. Tapi yang tadi disepakati adalah bahwa perjanjian sementara diperpanjang disepakati 3 bulan, tapi segera diadakan revisi,” ujarnya.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini