YLKI: Kebijakan Pemprov DKI Aneh-Aneh

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) banyak yang aneh. Contohnya adalah pemotongan sepihak kabel serat optik yang dilakukan Dinas Bina Marga saat merevitalisasi trotoar dan memberi hak pedagang kaki lima (PKL) di trotoar.

“Seharusnya, Pemprov DKI bisa melakukan koordinasi dengan Apjatel ketika hendak melakukan penertiban atau merapikan trotoar jalan di wilayah DKI,” kata Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi di Jakarta, Kamis 19 September 2019.

Maka dia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan jajarannya menghentikan sementara pemotongan kabel serat optik tersebut.

YLKI seperti dilansir antara, menilai langkah yang dilakukan Dinas Bina Marga memotong kabel serat optik milik perusahaan anggota Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) secara sepihak melanggar hak-hak konsumen telekomunikasi.

Selain melanggar dan merugikan hak konsumen, kata Tulus, pemotongan kabel telekomunikasi milik anggota Apjatel melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 336 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Kebijakan aneh lainnya adalah mengizinkan PKL berjualan di trotoar yang jelas-jelas diatur untuk pejalan kaki. Kebijakan itu menurut Tulus juga melanggar UU Lalu-Lintas.

Sebelumnya, Apjatel sudah melayangkan somasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas tindakan sepihak tersebut, tetapi tidak digubris.

Dinas Bina Marga terus melakukan pemutusan kabel udara milik anggota Apjatel di bilangan Kuningan meski Ombudsman Jakarta Raya juga telah melayangkan surat permintaan penghentian sementara pemotongan kabel serat optik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stabilitas Keamanan Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Papua

Oleh: Yulianus Wenda*Papua saat ini tengah memasuki babak baru pembangunan yang semakin inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pengembangan sumber daya manusia, menunjukkankomitmen kuat negara dalam menghadirkan kemajuan yang merata hingga kewilayah paling timur Indonesia. Dalam konteks tersebut, stabilitas keamananmenjadi faktor yang sangat penting karena menjadi fondasi utama bagikeberlangsungan dan keberhasilan seluruh agenda pembangunan di Tanah Papua.Keamanan yang kondusif bukan sekadar menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat, tetapi juga menjadi prasyarat bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi, meningkatnyapelayanan publik, serta berkembangnya investasi yang mampu membuka lapangankerja baru. Ketika situasi daerah aman dan damai, masyarakat dapat menjalankanaktivitas sehari-hari dengan tenang, mulai dari berkebun, melaut, berdagang, hinggamenyelenggarakan kegiatan pendidikan dan sosial kemasyarakatan.Pemerintah saat ini terus mendorong pembangunan Papua melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisiksemata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, lingkungan hidup, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pendekatan tersebut merupakanlangkah strategis yang mencerminkan semangat pembangunan yang berkeadilandan berkelanjutan.Tokoh perempuan adat Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, menilaibahwa pembangunan yang dilaksanakan di Papua harus dipahami sebagai upayabersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjagakelestarian lingkungan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat dalam setiaptahapan pembangunan merupakan kunci penting untuk memastikan bahwa manfaatpembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Papua tidak harusdipandang sebagai proses yang terpisah dari nilai-nilai adat dan kelestarian alam. Sebaliknya, pembangunan dapat berjalan selaras dengan kearifan lokal sehinggamampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutanlingkungan. Pendekatan semacam ini menjadi modal penting dalam memperkuatkepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang tengahdilaksanakan pemerintah.Stabilitas keamanan juga memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Berbagai proyek pembangunan yang sedang berlangsung diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperluas akses masyarakatterhadap layanan dasar. Keberhasilan program-program tersebut tentu sangat ditentukan oleh terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif.Kepala Suku...
- Advertisement -

Baca berita yang ini