MATA INDONESIA, JAKARTA – Salah satu organisasi kejahatan menggalang dana melalui pencucian uang adalah kelompok teroris. Seperti misalnya, organisasi teroris cenderung menggunakan metode digital untuk memindahakan uang ke beberapa negara.
Meski penggalangan dana bukan tujuan akhir kelompok teroris, namun pendanaan menjadi urat nadi dalam menjalankan tujuan ideologis bagi teroris untuk melakukan serangan.
Menurut Ketua PPATK, Dian Ediana Rae dalam keterangannya melalui zoom meeting, pendanaan yang dilakukan juga melibatkan underground banking dalam proses transaksi seperti halnya pendanaan untuk melatih teroris baru, pemalsuan dokumen, membayar suap, persenjataan teroris hingga propaganda media.
Di Indonesia, penjelasan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Secara garis besar menjelaskan bahwa pendanaan terorisme adalah perbuatan menyediakan, mengumpulkan atau meminjam dana baik langsung atau tidak langsung untuk kepentingan teror.
Maka bisa disimpulkan pendanaan terorisme di Indonesia tidak mempertimbangkan sumber dananya berasal dari kegiatan yang sah atau ilegal.
Pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta menegaskan bahwa upaya ini harus terus diselidiki lebih jauh agar tidak terjadi lagi.
“Tentu banyak cara dan model. Namun penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan yang nampak seperti kegiatan bisnis biasa dan kegiatan keagamaan dimungkinkan menjadi salah satu tempat berputarnya dana tersebut,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, 4 Februari 2021.
Dalam hal ini berbagai stakeholder seperti penyedia jasa keuangan, lembaga pengawas dan pengatur serta penegak hukum memiliki peran penting membantu PPATK untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.
