Waspada Serangan DBD di Jakarta

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Demam berdarah dengue (DBD) menyerang Jakarta dan Kecamatan Cipayung Jakarta Timur menjadi wilayah paling tinggi terdampak penyakit itu.

“Cipayung dalam peta kami tidak pernah tinggi kasus DBD. Baru tahun ini terjadi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti di Jakarta.

Di kecamatan itu tercatat angka kesakitan (incidence rate/IR) akibat DBD mencapai 20,96 orang per 100 ribu penduduk berdasarkan data 26 Februari 2019.

Angka itu menurutnya paling tinggi sejak 2016. Menurut Widyastuti melonjaknya angka kesakitan demam berdarah di Cipayung karena masih banyak lahan kosong di Kelurahan Pondok Ranggon.

Setelah Cipayung, daerah yang juga memiliki jumlah kasus baru DBD tinggi adalah Kecamatan Kalideres (Jakarta Barat) dengan IR 20,57 per 100 ribu penduduk.

Selanjutnya Kelurahan Jagakarsa (Jakarta Selatan) dengan IR 18,77 per 100 ribu penduduk; diikuti Pasar Rebo (Jakarta Timur) dengan IR 18,54 per 100 ribu penduduk.

Terakhir di kawasan Cengkareng (Jakarta Barat) dengan IR 18,34 per 100 ribu penduduk.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan pemimpin wilayah dan instansi terkait untuk mengoptimalkan petugas pemelihara sarana prasarana umum untuk membersihkan lahan-lahan kosong atau tak bertuan.

Data kasus DBD di Jakarta menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 26 Februari 2019 tercatat 1.024 kasus atau naik 989 kasus dibandingkan pada Januari 2019.

Sepanjang Januari-Februari 2019, menurut data Dinas Kesehatan ada satu orang yang diduga meninggal dunia akibat demam berdarah di Jakarta Timur.

Berita Terbaru

Strategi Pemerintah Menekan PHK dan Menjaga Produktivitas Industri Nasional

Oleh: Faiz Permana )*Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir....
- Advertisement -

Baca berita yang ini