Waspada, Jumlah Informasi Hoaks Masih Meningkat di Tanah Air

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Berita hoaks atau bohong masih menjadi tantangan terlebih dengan semakin banyaknya pengguna internet dan media sosial. Bahkan, selama tiga tahun terakhir jumlah hoaks yang tersebar cenderung meningkat.

Menurut data yang dihimpun dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) jumlah hoaks yang tersebar di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 1.221 hoaks dan meningkat menjadi 2.298 hoaks pada tahun 2020.

Selain itu, berdasarkan riset dari Mafindo, hoaks yang menyentuh isu agama, politik dan kesehatan menduduki peringkat tinggi.

Maka, Editor in Chief Direktorat Jenderal Bimas Kementerian Agama RI Ahmad Syamsuddin menilai bahwa hoaks yang mengandung isu agama, politik dan kesehatan termasuk berbahaya karena masing-masing isu saling berkelindan. Hal ini bisa berpotensi merusak persatuan.

“Hoaks yang bertema agama tidak hanya menyerang akal, tetapi juga menancap di hati. Sangat sulit membujuk orang yang sudah termakan hoaks agama. Karenanya, upaya kolaborasi melawan hoaks sangat penting dilakukan,” kata Ahmad.

Sementara itu, Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho juga mengatakan bahwa penting bagi semua elemen untuk bersatu memerangi hoaks. Mengingat akar dari informasi bohong ini cukup kompleks. Selain literasi yang rendah namun fenomena polarisasi masih menjadi faktor yang mendorong hoaks semakin marak.

“Upaya komperhensif menangani hoaks ini harus melihat dari akar masalahnya,” kata Septiaji.

Maka, berbagai upaya juga dilakukan untuk mengantisipasi peredaran hoaks. Salah satunya deperti platform media sosial Facebook. Politics and Government Outreach Manager Asia Pacific Facebook, Noudhy Valdryno mengatakan bahwa media sosial Facebook telah mengatur berbagai jenis pelanggaran yang ada seperti hasutan, konten sadis, organisasi berbahaya, pelecehan, informasi bohong hingga penipuan.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini