Wapres Minta Seluruh Masyarakat Indonesia Kembali Wujudkan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bersama

Baca Juga

MATA INDONESIA, SAMARINDA – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menekankan penguatan karakter bangsa lewat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Menurutnya, hal ini perlu terus dibumikan sebab Indonesia sebagai bangsa yang majemuk memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

“Keberagaman tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang mampu memecah bangsa. Untuk itu, diperlukan pemahaman mendalam terhadap Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai upaya penguatan karakter kebangsaan,” ujarnya pada acara Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-7 Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur, yang diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Selasa 2 November 2021.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk memperteguh karakter kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Salah satu upaya untuk memperkuat karakter kebangsaan adalah dengan terus memupuk dan mengasah pengamalan perilaku berbangsa dan bernegara yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Karakter kebangsaan ini diharapkan terus dipupuk dan diamalkan dalam kegiatan sehari-hari melalui kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara,” katanya.

Namun Wapres menyadari, bahwa tidak mudah untuk membentuk karakter kebangsaan. Untuk itu, diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan oleh pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air kepada para peserta didiknya.

“Maka, di sini letak kontribusi perguruan tinggi untuk dapat membangun pola berpikir kritis dalam berbangsa melalui pendidikan keagamaan, karena pendidikan agama telah mencakup aspek pengetahuan, akhlak, dan akdidah,” ujarnya.

Pola berpikir kritis ini diharapkan dapat menjadi bekal mahasiswa dalam menghadapi era disrupsi informasi dan kemajuan teknologi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

“Perguruan tinggi diharapkan dapat membekali mahasiswanya untuk berpikir kritis terhadap informasi yang ada dan tidak mudah terhasut oleh informasi yang diperoleh media daring,” katanya.

Menutup orasinya, Wapres menekankan komitmen pemerintah memajukan pendidikan melalui pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Wapres pun mengajak NU Kalimantan Timur untuk turut berkontribusi dalam mempersiapkan SDM unggul dan berdaya saing untuk Indonesia Emas tahun 2045.

“Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah untuk memasuki usia emas di tahun 2045. Saya mendorong UNU Kaltim untuk mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan kompetitif yang mampu bersaing secara global, berakhlak mulia, dan cinta tanah air,” pungkasnya.

Selain menyampaikan orasi ilmiah, pada acara dengan tema “Memperteguh Karakter Kebangsaan Melalui Peran Perguruan Tinggi” ini Wapres juga turut meresmikan Gedung 2 Kampus UNU Kalimantan Timur. Gedung tersebut dibangun di atas lahan seluas 4.000 m2 dan memiliki 6 lantai yang digunakan untuk mendukung fasilitas perkuliahan.

Turut hadir mendampingi Wapres, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo, dan Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Akselerasi Rumah Subsidi Lewat Program Bedah Rumah Nasional

Oleh: Randy Sagala )*Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitashidup masyarakat melalui percepatan program perbaikan rumah tidaklayak huni, yang kini diposisikan sebagai bagian integral dari implementasiprogram rumah subsidi nasional. Langkah ini tidak hanya berfokus padapembangunan hunian baru, tetapi juga memastikan masyarakatberpenghasilan rendah dapat tinggal di rumah yang layak, aman, dansehat melalui skema peningkatan kualitas hunian yang sudah ada.Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan sektor perumahanmengalami transformasi signifikan. Program bedah rumah tidak lagi berdirisendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem besar perumahansubsidi yang terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintahmenjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya mereka yang belumtersentuh program kepemilikan rumah baru, namun sangat membutuhkanperbaikan kondisi tempat tinggalnya.Lonjakan target perbaikan ratusan ribu unit rumah pada 2026 menjadibukti konkret bahwa pemerintah mengakselerasi program ini sebagaistrategi nasional. Sinergi antara program rumah subsidi dan bedah rumahdiharapkan mampu menciptakan dampak ganda, yakni memperluas akseshunian layak sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan strukturaldi berbagai daerah.Dengan menjadikan perbaikan rumah sebagai bagian dari skema rumahsubsidi, pemerintah tidak hanya menghadirkan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan. Kebijakan ini mencerminkan arah pembangunan yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untukmenikmati standar hunian yang layak sebagai kebutuhan dasar.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilaiprogram ini sebagai langkah strategis pemerintah. Ia menjelaskan bahwaseluruh kabupaten dan kota akan mendapatkan alokasi program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata.Pemerintah juga menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifatinklusif. Program ini dirancang agar tidak ada wilayah yang tertinggaldalam upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat.Pemerintah mulai mengoptimalkan aset negara sebagai fondasipembangunan perumahan. Lahan-lahan potensial diidentifikasi untukmendukung pembangunan hunian, termasuk hunian vertikal di kawasanperkotaan.Kebijakan pemanfaatan lahan tidak hanya difokuskan di ibu kota. Pemerintah juga memperluas pembangunan ke kota-kota lain sepertiBandung guna menjawab kebutuhan hunian di daerah urban yang terusberkembang.Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemerintahtelah menyiapkan tiga skema utama. Skema tersebut dirancang untukmenjawab berbagai tantangan dalam sektor perumahan nasional.Skema renovasi rumah tidak layak huni menjadi fokus utama pemerintah. Anggaran besar dialokasikan setiap tahun untuk memperbaiki jutaanrumah agar memenuhi standar kelayakan.Pemerintah menyalurkan bantuan langsung untuk pembelian bahanbangunan. Kebijakan ini memastikan bahwa bantuan yang diberikandapat digunakan secara optimal oleh masyarakat penerima.Program renovasi rumah menunjukkan perhatian pemerintah terhadapkualitas hunian. Rumah yang sebelumnya tidak layak diharapkan dapatberubah menjadi tempat tinggal yang sehat dan aman.Skema pengembangan kawasan menjadi langkah berikutnya yang diambilpemerintah. Program ini difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasarseperti air bersih dan pengolahan limbah.Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk setiap kawasan. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhanmasyarakat serta kondisi lingkungan setempat.Pemerintah juga menyesuaikan desain rumah dengan karakter wilayah. Di kawasan pesisir, misalnya, rumah dirancang berbentuk panggung agar sesuai dengan kondisi geografis.Skema hunian vertikal menjadi solusi bagi kawasan perkotaan. Pemerintah berupaya mengatasi keterbatasan lahan sekaligusmengurangi kawasan kumuh melalui pembangunan ini.Pemerintah memastikan hunian vertikal dilengkapi sistem sanitasimodern. Fasilitas seperti pengolahan air menjadi bagian penting untukmenciptakan lingkungan yang sehat.Implementasi program terlihat nyata di berbagai daerah. Pemerintahdaerah mulai merasakan dampak peningkatan alokasi program perumahan dari pemerintah pusat.Pemerintah daerah seperti di NTT menunjukkan peningkatan signifikandalam jumlah rumah yang diperbaiki. Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan adanya lonjakan besar dibanding tahun sebelumnya.Peningkatan jumlah rumah yang dibedah menjadi bukti konkretkeberpihakan pemerintah. Program ini memberikan harapan baru bagimasyarakat berpenghasilan rendah.Pemerintah juga mengintegrasikan program perumahan dengan skemapembiayaan. Akses kepemilikan rumah diperluas melalui dukungan kreditdengan bunga terjangkau.Kelompok masyarakat seperti ASN, nelayan, petani, dan pelaku UMKM menjadi sasaran program. Kebijakan ini dirancang untuk menjangkaumasyarakat yang selama ini kesulitan memiliki hunian layak.Program perumahan turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Hunian yang layak dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligusproduktivitas masyarakat.Pemerintah menempatkan sektor perumahan sebagai fondasipembangunan sosial. Perbaikan hunian dianggap memiliki dampak luasterhadap kesejahteraan masyarakat.Pendekatan komprehensif menjadi kekuatan utama kebijakan ini. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga padakeberlanjutan dan pemerataan.Program perbaikan rumah tidak layak huni menjadi simbol kehadirannegara. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untukmemenuhi kebutuhan dasar rakyat.Keberhasilan program sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi agar setiap target dapat tercapaisecara optimal.Upaya pemerintah dalam memperbaiki rumah tidak layak huni diyakiniakan memberikan dampak besar. Program ini menjadi langkah nyatadalam menciptakan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh masyarakatIndonesia.Pemerintah terus memastikan bahwa setiap tahapan program berjalansesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala dilakukanuntuk mengukur efektivitas pelaksanaan di lapangan sekaligusmengidentifikasi kendala yang muncul. Langkah ini penting agar program perbaikan rumah tidak layak huni dapat berjalan tepat sasaran danmemberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Keterlibatan warga diharapkan mampu mempercepatpelaksanaan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasilpembangunan. Dengan dukungan semua pihak,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini