Wapres Minta Seluruh Masyarakat Indonesia Kembali Wujudkan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bersama

Baca Juga

MATA INDONESIA, SAMARINDA – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menekankan penguatan karakter bangsa lewat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Menurutnya, hal ini perlu terus dibumikan sebab Indonesia sebagai bangsa yang majemuk memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

“Keberagaman tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang mampu memecah bangsa. Untuk itu, diperlukan pemahaman mendalam terhadap Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai upaya penguatan karakter kebangsaan,” ujarnya pada acara Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-7 Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur, yang diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Selasa 2 November 2021.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk memperteguh karakter kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Salah satu upaya untuk memperkuat karakter kebangsaan adalah dengan terus memupuk dan mengasah pengamalan perilaku berbangsa dan bernegara yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Karakter kebangsaan ini diharapkan terus dipupuk dan diamalkan dalam kegiatan sehari-hari melalui kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara,” katanya.

Namun Wapres menyadari, bahwa tidak mudah untuk membentuk karakter kebangsaan. Untuk itu, diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan oleh pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air kepada para peserta didiknya.

“Maka, di sini letak kontribusi perguruan tinggi untuk dapat membangun pola berpikir kritis dalam berbangsa melalui pendidikan keagamaan, karena pendidikan agama telah mencakup aspek pengetahuan, akhlak, dan akdidah,” ujarnya.

Pola berpikir kritis ini diharapkan dapat menjadi bekal mahasiswa dalam menghadapi era disrupsi informasi dan kemajuan teknologi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

“Perguruan tinggi diharapkan dapat membekali mahasiswanya untuk berpikir kritis terhadap informasi yang ada dan tidak mudah terhasut oleh informasi yang diperoleh media daring,” katanya.

Menutup orasinya, Wapres menekankan komitmen pemerintah memajukan pendidikan melalui pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Wapres pun mengajak NU Kalimantan Timur untuk turut berkontribusi dalam mempersiapkan SDM unggul dan berdaya saing untuk Indonesia Emas tahun 2045.

“Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah untuk memasuki usia emas di tahun 2045. Saya mendorong UNU Kaltim untuk mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan kompetitif yang mampu bersaing secara global, berakhlak mulia, dan cinta tanah air,” pungkasnya.

Selain menyampaikan orasi ilmiah, pada acara dengan tema “Memperteguh Karakter Kebangsaan Melalui Peran Perguruan Tinggi” ini Wapres juga turut meresmikan Gedung 2 Kampus UNU Kalimantan Timur. Gedung tersebut dibangun di atas lahan seluas 4.000 m2 dan memiliki 6 lantai yang digunakan untuk mendukung fasilitas perkuliahan.

Turut hadir mendampingi Wapres, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo, dan Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini