Wali Kota Sebut Pemerintah Pusat Adalah Penentu Laju Vaksinasi Booster di Depok

Baca Juga

MATA INDONESIA, DEPOK – Wali Kota Depok, Mohammad Idris menuding pemerintah pusat yang membuat cakupan vaksinasi booster di penyangga Jakarta itu baru mencapai 10 persen.

“Baru 10 persen, kalau sampai kapan belum tahu ini capaiannya tergantung obatnya (vaksin) dari pusat. Sebabkan ini (vaksin) gratis, semuanya disuplai dari pusat,” kata Idris, di Kantor Kecamatan Cimanggis, Depok, Senin 28 Maret 2022).

Pemerintah Kota Depok telah menargetkan 1.613.557 warganya sebagai target vaksinasi tersebut.

Selain itu, rendahnya capaian vaksinasi juga terjadi pada masyarakat kelompok lanjut usia (lansia).

Hingga kini, cakupan vaksinasi dosis kedua untuk lansia untuk masyarakat Depok masih di bawah 70 persen.

Meski begitu, Pemerintah Kota Depok hanya perlu memfokuskan kepada empat persen lansia.

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, pada Minggu 27 Maret 2022 capaian Vaksinasi booster di Depok baru 176.956 dosis atau 10,79 persen.

Kemudian, capaian vaksinasi dosis kedua untuk lansia sebanyak 79.038 atau 65,89 persen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini