MATA INDONESIA, KUPANG – Masyarakat Korban Bencana Tanah Longsor dan Seroja di Kota Kupang tepatnya di Kampung Amanuban terpaksa kembali menempati rumah mereka yang telah hancur.
Pun beberapa penyintas tidak lagi menempati kos-kosan setelah sebelumnya pasca seroja pada tanggal 5 April 2021 yang lalu, Pemerintah Kota Kupang hanya membantu membayar uang kos selama tiga bulan.
Menurut beberapa penyintas yang ditemui langsung oleh WALHI NTT, menyampaikan bahwa sebelumnya Pemerintah Kota Kupang berjanji akan menanggung kos selama enam bulan.
“Namun dalam realisasinya, Pemerintah hanya membayarnya selama tiga bulan, selanjutnya ditanggung sendiri oleh penyintas,” ujar Deputi WALHI NTT Yuvensius Stefanus Nonga dalam rilisnya yang diterima minews.id, Rabu 21 Juli 2022.
Beberapa pantauan WALHI NTT di Lokasi bencana dan juga penyampaian dari kelompok penyintas, tercatat ada beberapa hal yang menjadi harapan para penyintas. Penyintas berharap Relokasi dapat segera dilakukan, hal ini mengingat kondisi rumah para penyintas yang tidak dapat dihuni lagi, selain itu kesulitan menempati kos yang sangat sempit terutama bagi keluarga yang memiliki jumlah anggota lebih dari dua orang.
“Serta kesulitan untuk membiayai biaya kos dan juga kebutuhan ekonomi sehari-hari,” kata Yuven.
Selain itu, penyintas terutama perempuan dan anak juga meminta pemerintah untuk menyediakan akses ke sekolah, mengingat sebagian besar anak-anak dari korban bencana masih bersekolah di wilayah seputaran Oebufu dan wilayah lain yang jauh dari lokasi relokasi yakni di Manulai 2.
Selain itu, akses penyintas ke lokasi pekerjaan, akses air, dan berbagai pelatihan keterampilan juga diharapkan untuk menunjang kehidupan penyintas di lokasi yang baru.
Selama ini masyarakat penyintas baik yang berada di Kampung Amanuban maupun di TDM 5, masih mempertanyakan kapan pemerintah akan melakukan relokasi. Sebagian masyarakat yang masih bertahan di lokasi bencana selama ini selain harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah kondisi mereka yang sulit.
“Mereka juga harus tetap waspada akan ancaman bencana yang mungkin akan terulang lagi di lokasi yang sama. Dikarenakan lokasi sudah penuh dengan patahan dan reruntuhan yang tidak layak dihuni lagi,” ujarnya.
Berangkat dari temuan di atas, WALHI NTT mendesak Pemerintah Kota Kupang untuk:
Pertama: Segera melakukan relokasi bagi masyarakat korban penyintas tanah longsor dan seroja di Kota Kupang dengan tetap menjujung tinggi prinsip keadilan dan melibatkan masyarakat penyintas mulai dari tahapan perencaan, pelaksaan, sampai pada evaluasi terkait hal-hal yang diperlukan dalam proses relokasi.
Kedua, Pemerintah menetapkan waktu yang pasti akan dilakukannya relokasi. Akibat ketidakpastian waktu tersebut, sebagian masyarakat penyintas yang selama ini berada di kos terpaksa harus kembali ke rumah mereka di lokasi bencana yang telah rusak berat. Sebagian penyintas pun terpaksa mengeluarkan biaya tambahan renovasi rumah di lokasi bencana.
“Kondisi ini tentunya akan membahayakan para penyintas, karena sewaktu-waktu apabila terjadi bencana susulan baik itu gempa, angin kencang, ataupun hujan tentunya akan mengancam keselamatan penyintas. Kondisi ini harus disikapi secara serius oleh Pemerintah Kota Kupang,” tutup Yuven.
