Wah, Ada Pengkhianat Jaksa Agung di Seleksi Capim KPK

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Direktur Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung, Johanis Tanak membongkar kelakuan Jaksa Agung Prasetyo mencoba menghentikan kasus yang sedang dia tangani dengan alasan sesama anggota Partai Nasdem.

Hal itu diungkapkan Tanak ketika ditanya anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Hendardi saat seleksi wawancara hari kedua, Rabu 28 Agustus 2019.

Saat itu Hendardi meminta Tanak menceritakan situasi paling dilematis saat dia menangani suatu perkara.

Diceritakanlah, saat Tanak menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan status tersangka kepada Mayjen TNI (Purn) HB Paliudji yang terlibat tindak pidana korupsi pada 2014.

Penetapan tersangka itu membuatnya dipanggil Jaksa Agung  Muhammad Prasetyo yang merupakan kader dari Partai Nasdem.

“Saya dipanggil Jaksa Agung, … beliau (Jaksa Agung) mengatakan, dia (HB Paliudju) adalah teman seangkatan di Nasdem,” kata Tanak di depan anggota Pansel.

Namun, Tanak menjawab justru penetapan tersangka itu membuat nama Prasetyo menjadi baik karena sebelumnya publik tidak setuju dengan penunjukkannya sebagai jaksa agung.

Alasannya, jaksa agung dari partai politik akan menghadapi banyak konflik kepentingan.

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini