Waduh, 42 ASN Dipecat Juli Ini, Paling Banyak Karena Bolos Kerja dan Selingkuh

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Sebanyak 42 aparatur sipil negara (ASN) dipecat setelah melalui sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). Sebagian besar atau 32 orang karena tidak masuk kerja tanpa alasan lebih dari 46 hari dan kasus perselingkuhan.

“Jenis penjatuhan hukuman disiplin ke-46 kasus yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) meliputi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” kata Asisten Sekretaris Bapek Andi Anto di Jakarta.

Sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), 4 Juli 2019, selain kedua pelanggaran tersebut ASN yang dipecat itu juga terlibat penyalahgunaan narkotika, penipuan, dan penyalahgunaan kewenangan.

Sementara perihal perselingkuhan terdiri dari perkawinan kedua tanpa izin Pejabat, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, sampai dengan kasus PNS perempuan yang menjadi istri kedua.

Sidang Bapek dipimpin Menteri PANRB Syafruddin selaku Ketua Bapek yang dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana selaku Sekretaris Bapek, unsur Kejaksaan Agung, Setkab, BIN, Ditjen Per-UU Kemenkumham, dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Korpri selaku anggota Bapek.

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini