MINEWS, JAKARTA -Â Wacana seputar pemberian kebebasan terhadap taksi online di tengah aturan ganjil-genap DKI Jakarta kian menguat. Kali ini, wacana itu didukung penuh oleh DPRD DKI.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, pemebebasan taksi online ini diyakininya tak banyak berpengaruh pada upaya Gubernur DKI Anies Baswedan dalam mengatasi masalah polusi. Lagipula, ia menyebut jumlah pengemudi taksi online tidaklah sebanyak kendaraan milik pribadi yang dipakai warga Jakarta sehari-hari.
“Mungkin nggak sampai 5 persen dari jumlah kendaraan bermotor. Itu roda ekonomi, mesti dilindungi kendaraan online itu,” kata Triwisaksana di Jakarta, Selasa 13 Agustus 2019.
Wacana ini sebelumnya sempat dilemparkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang meminta Pemprov DKI tidak menyertakan taksi onlie dalam daftar kendaraan yang terkena aturan ganjil genap.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta memperluas wilayah yang kena peraturan ganjil-genap menjadi 25 ruas jalan se-DKI Jakarta (tambah 16 ruas) pada Rabu 7 Agustus 2019 lalu.
Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan pengecualian pada 13 jenis kendaraan yakni sepeda motor, kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas (akan dipasang stiker khusus), pemadam kebakaran dan angkutan umum plat kuning, kendaraan angkutan barang yang mengangkut BBM dan BBG.
Ada juga kendaraan pimpinan tinggi negara seperti presiden, wakil presiden, Ketua MPR, DPR, DPD, Ketua MA, MK, KY dan BPK.
Selanjutnya adalah kendaraan operasional berplat dinas kantor pemerintah, TNI, Polri, atau kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Selain itu termasuk juga kendaraan yang secara khusus tujuannya ingin memberikan pertolongan saat terjadi kecelakaan lalu lintas.
Terakhir adalah kendaraan kepolisian dengan tugas khusus, seperti mobil pengangkut uang.
Gubernur Anies Baswedan juga sempat berkata bahwa ia akan mempertimbangkan kembali pembebasan taksi online dari aturan ganjil genap. Ia berkata, wacana tersebut sudah dibicarakan dengan pihak penyedia jasa transportasi online dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Rencanaya, taksi online nanti akan diberi penanda khusus.
