MINEWS, JAKARTA – Maraknya gerakan intoleransi di tengah masyarakat saat ini sudah sangat memprihatinkan. Untuk itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto bakal menyisipkan gerakan menyuburkan nilai toleransi dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor.
Menurutnya, menghadirkan toleransi masih perlu perjuangan keras lantaran gejala intoleran dan radikalisme masih ada di kota Bogor.
Dengan masuknya di RPJMD, maka setiap kebijakan yang diambil jajaran Pemerintah Kota Bogor selalu mengedepankan nilai toleransi tersebut.
“Yang harus dikuatkan adalah dari tingkat elite hingga tingkat bawah dan harus diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan dan terus dikomunikasikan ke semua kalangan dan cicilan persoalan intoleransi harus segera diselesaikan,” kata Bima di Jakarta, Selasa 13 Agustus 2019.
Menurutnya, untuk menguatkan nilai toleransi Pemerintah Kota Bogor akan terus menggelar kegiatan seluruh hari besar keagamaan.
Prinsipnya setiap saat harus ada pesan-pesan tentang penguatan toleransi di setiap kegiatan.
Jadi saat peringatan proklamasi di bulan Agustus pesannya adalah toleransi, saat Idul Adha juga pesan toleransi terus menerus didengungkan.
Bima juga mengatakan bahwa pesan toleransi harus diperkuat. Jika tidak diperkuat maka gejala intoleransi bakal menjadi ancaman yang nyata karena bisa masuk karena faktor politik, terangkat karena faktor ekonomi.
Sebelumnya Setara Institute melakukan kajian tentang dampak produk hukum daerah yang berpotensi diskriminatif dan intoleran terhadap akses pelayanan publik. Penelitian itu dilakukan pada September 2018-Februari 2019.
Hasilnya Setara Institute mencatat ada 91 perda di Provinsi Jawa Barat dan 24 perda di Daerah Istimewa Yogyakarta intoleran. Setara Institute lalu mendorong Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional guna melakukan pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah.
