Vaksin Gotong Royong Bantu Pemerintah Menghemat Anggaran

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta W. Kamdani mengungkapkan bahwa Kadin telah melakukan pendataan pendaftaran badan usaha milik swasta yang ingin membeli vaksin untuk para pegawai dan keluarganya.

Berdasarkan data Kadin, hingga saat ini sudah ada 17,387 perusahaan dengan 8,6 juta peserta yang akan mengikuti vaksinasi gotong royong. Sintha mengatakan bahwa Kadin menutup sementara pendaftaran vaksinasi gotong royong.

Ia memastikan, Kadin akan membuka kembali pendaftaran untuk tahap ketiga, usai adanya kepastian dari pihak Bio Farma terkait ketersediaan vaksin virus corona.

“Kami sedang melalui dua tahap dan tahap kedua selesai bulan kemarin. Kami sudah ada 17,387 perusahaan dengan 8,6 juta peserta,” kata Shinta, Rabu, 21 April 2021.

“Untuk sementara ini kami tutup pendaftaran untuk tahap kedua. Kita akan buka lagi tahap ketiga saat ada kepastian dari penyediaan vaksinya. Karena sekarang yang paling utama kapan vaksinnya bisa siap untuk bisa dipakai,” sambungnya.

Program vaksinasi gotong royong yang dilakukan Kadin merupakan upaya untuk membantu pemerintah. Tidak hanya untuk menekan kasus virus corona saja, melainkan juga membantu menghemat anggaran pemerintah.

“Saya kira clear ya, kita tidak dapat insentif apa-apa soal vaksinasi. Vaksinasi gotong royong ini tujuannya membantu pemerintah, jadi meringankan beban pemerintah. Tidak hanya mengakselerasi herd immunity, tetapi juga meringankan beban anggarannya,” tuntas Shinta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini