Tren Kasus Positif Menurun, Masyarakat Harus Tetap Waspada

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tren kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia telah mengalami penurunan. Namun, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro meminta, masyarakat untuk tetap waspada terhadap risiko infeksi yang ada.

“Penambahan kasus terkonfirmasi positif seminggu terakhir turun 30,3 persen dari satu minggu sebelumnya. Dan jumlah kasus aktif seminggu terakhir turun 18,18 persen dari satu minggu sebelumnya,” ujar Reisa dalam keterangannya melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu 12 Maret 2022.

Kondisi pandemi Covid-19 di dunia sedang mengarah menuju endemi dan membutuhkan upaya bersama untuk mencapai hal tersebut. “Perlu usaha bersama agar Covid-19 ini dapat terus tertangani dengan baik. Tak hanya di Indonesia namun di semua negara. Sehingga pandemi Covid-19 ini dapat segera berakhir dan menjadi endemi,” ujar Reisa.

Transisi pandemi menjadi endemi harus bertahap. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan peta jalan untuk mewujudkannya. ”Pemerintah menyiapkan road map atau peta jalan untuk normalisasi aktivitas masyarakat. Melalui kebijakan pengendalian virus dengan target agar tingkat hospitalisasi dan kematian tetap pada level yang rendah,” ujar Reisa.

Selain itu, dia menyampaikan, peralihan status pandemi menuju endemi tidak terlepas dari jumlah kasus harian. Dan angka kematian yang rendah serta tingkat keterisian rumah sakit. ”Pemerintah juga terus mengupayakan pandemi dapat terkendali dengan salah satu indikatornya positivity rate sesuai target di bawah 5 persen,” kata dia.

Tren penurunan kasus di Indonesia ini akan menempatkan posisi Indonesia termasuk ke negara-negara rendah kasus Covid-19 di dunia. Namun, status pandemi merupakan deklarasi darurat kesehatan oleh WHO, demikian juga dengan penetapan status endemi.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia Kondisi ketenagakerjaan saat ini menghadirkan berbagai tantangan signifikan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kerja dan fenomena fleksibilitas yang eksploitatif atau dikenal sebagai flexploitation. Sistem kontrak sementara kerap menjadi salah satu akar permasalahan, karena tidak menjamin kesinambungan pekerjaan. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat upah, yang sering berada di bawah standar kehidupan layak, serta minimnya kenaikan gaji yang menambah beban para pekerja. Selain itu, kurangnya perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan yang tidak memadai, serta lemahnya penegakan hukum memperkuat kondisi precarization atau suatu kerentanan struktural yang terus dialami oleh pekerja. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya negara juga menjadi penghambat dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang potensial, di mana banyak pekerja terjebak dalam tekanan produktivitas tanpa disertai perlindungan hak yang memadai. Dalam konteks ini, generasi muda, termasuk kader-kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dinamika pasar kerja yang semakin eksploitatif. Generasi ini kerap menghadapi kontradiksi antara ekspektasi tinggi terhadap produktivitas dan inovasi dengan realitas kerja yang penuh ketidakpastian. Banyak dari mereka terjebak dalam sistem kerja fleksibel yang eksploitatif, seperti tuntutan kerja tanpa batas waktu dan kontrak sementara tanpa jaminan sosial yang memadai. Akibatnya, kondisi precarization semakin mengakar. Bagi kader GMNI, yang memiliki semangat juang dan idealisme tinggi untuk memperjuangkan keadilan sosial, situasi ini menjadi ironi. Di satu sisi, mereka harus tetap produktif meskipun kondisi kerja tidak mendukung, sementara di sisi lain mereka memikul tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan aspirasi kolektif para pekerja. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat mengikis potensi intelektual, semangat juang, serta daya transformasi generasi muda dalam menciptakan struktur sosial yang lebih adil. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang konkret dan menyeluruh. Kebijakan ini harus memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk perlindungan sosial yang layak, serta penegakan regulasi yang konsisten untuk mengurangi ketimpangan dan menghentikan eksploitasi dalam sistem kerja fleksibel. Tanpa langkah nyata tersebut, ketimpangan struktural di pasar tenaga kerja akan terus menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda dan stabilitas tatanan sosial secara keseluruhan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini