Tol Cisumdawu Dikebut Beroperasi Desember, Bandung-Kertajati Cuma 1 Jam

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja keras menyelesaikan Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) agar bisa beroperasi Desember 2022 sehingga akses ke Bandara Kertajati bisa semakin cepat, termasuk ke Pelabuhan Patimban maupun pengembangan ekonomi kawasan Pantura Jawa Barat.

“Insya Allah kami upayakan sekuat tenaga agar Seksi 2 hingga 4 bisa beroperasi selambatnya akhir tahun ini,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Selasa 27 September 2022.

Beroperasinya Tol Cisumdawu, waktu tempuh Bandung-Bandara Kertajati hanya sekitar satu jam saja karena jaraknya lebih pendek 100 kilometer.

Sementara tanpa tol tersebut jarak kedua tempat tersebut sekitar 160 kilometer-180 kilometer yang harus ditempuh lebih dari dua jam.

Jalan Tol Cisumdawu terdiri dari enam seksi yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Total biaya konstruksinya mencapai Rp 5,5 triliun.

Seksi 1-2 dikerjakan pemerintah sebagai bagian dari viability gap fund (VGF) guna menaikkan kelayakan investasi tol tersebut.

Sedangkan, Seksi 3-6 dikerjakan PT Citra Karya Jabar Tol, anak usaha PT Citra Marga Nusaphala Persada.

Seksi 1 dari Cileunyi sampai Pamulihan sepanjang 11,45 kilometer telah beroperasi sejak Januari 2022.

Adapun progres pembangunan Seksi 2 dari Pamulihan ke Sumedang sepanjang 17,05 kilometer sudah 94,7 persen.

Sementara, konstruksi Seksi 3 dari Sumedang ke Cimalaka sepanjang 4,05 kilometer telah rampung 100 persen.

Pembangunan Seksi 4 dari Cimalaka hingga Legok sepanjang 8,20 kilometer terbagi atas dua bagian.

Penyelesaian konstruksi Seksi 4A kini sudah mencapai 87,93 persen. Sedangkan Seksi 4B baru sebesar 58 persen.

Capaian konstruksi Seksi 5 Legok-Ujungjaya sepanjang 14,9 kilometer terbagi atas Seksi 5A 60,9 persen dan Seksi 5B 63 persen.

Terakhir, progres untuk Seksi 6 Ujungjaya-Dawuan terdiri dari Seksi 6A 98,2 persen dan Seksi 6B 100 persen.

Salah satu tantangan dalam pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 2 sampai 5 adalah penanganan lereng dengan kerawanan longsor tinggi.

Saat ini telah dilakukan penggalian tanah (regrading), penguatan lereng, sumuran dengan sistem pompa, serta penambahan lahan agar lereng menjadi lebih landai.

Menteri PUPR mengatakan pada titik-titik tertentu di jalan tol tersebut akan dibangun sejumlah parking bay agar pengendara bisa menikmati pemandangan indah Gunung Tampomas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini