MATA INDONESIA, JAYAPURA – Upaya pemerintah pusat untuk melanjutkan program Otonomi khusus (Otsus) di Papua terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satu dukungan datang dari Ketua Karang Taruna Vate, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara Melki Awom.
Ia mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung kelanjutan Otsus jilid II. Melki pun berharap kelanjutan Otsus bisa mendatangkan kesejahteraan yang lebih baik bagi Orang Asli Papua (OAP).
Ia juga meminta agar perlu evaluasi terkait penyaluran dana Otsus kepada masyarakat. “Jangan seolah-olah dana Otsus hanya milik para Pejabat dan keluarga untuk memperkaya diri mereka,” ujarnya, dikutip Jumat, 17 September 2021.
Meski demikian menurut Melki, sebagian besar masyarakat Papua sangat berterimah kasih kepada Presiden Jokowi yang telah menandatangani Perubahan UU No.2 Tahun 2021 tentang dana Otsus Papua.
Menurutnya, kebijakan tersebut telah mewakili 7 Wilayah Adat di Papua dan Papua Barat. Bahkan seluruh aspirasi masyarakat Papua telah terakomidir didalam UU tersebut.
“Sehingga kami yakin akan seluruh masyarakat Papua dapat merasakan dana Otsus dan sejahterah di Tanah Papua,” katanya.
Melki juga menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua.
“Sehingga kami sebagai masyarakat Yapen yang ada di kota Jayapura akan melihat langsung percepatan pembangunan menuju masyarakat Papua yang sejahtera,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kampung Mawan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel Albertus Bakap. Ia mengungkapkan bahwa ia selalu mendukung upaya pemerintah pusat untuk memajukan Tanah Papua.
Namun, dirinya kecewa dengan pengelolaan dana Otsus jili I oleh pemerintah daerah yang terkesan dilakukan ‘diam-diam’ tanpa ada pemberitahuan maupun sosialisasi kepada masyarakat.
“Hingga kini banyak masyarakat Kampung Mawan yang tidak mengerti dan tidak menikmati hasil dari Otsus. Dana yang dikeluarkan dalam program Otsus sangat besar, namun manfaatnya hampir tidak dirasakan oleh masyarakat Kampung Mawan,” katanya.
Untuk itu, Albertus berharap pemerintah pusat dan daerah perlu menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan mengetatkan pengawasan terhadap penyaluran dana Otsus. Tujuannya agar dana Otsus bisa tersalurkan dengan baik kepada seluruh masyarakat Papua.
Ia juga mendukung rencana pembentukan DOB Papua Selatan. Menurutnya, selama rencana tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Selatan, ia akan memberikan dukungan penuh.
“DOB Papua selatan diharapkan dapat memutus birokrasi yang panjang dan jauh yang selama ini menghambat pembangunan di Papua Selatan,” ujarnya.