Tokoh: Belanda Tipu Warga Papua Bisa Merdeka

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Belanda hanya menipu warga Papua bahwa mereka bisa merdeka, padahal wilayah Indonesia paling timur itu sudah menjadi bagian dari Nusantara sejak 24 Agustus 1828. Hal tersebut diungkapkan tokoh Papua, Nick Messet saat berbincang dengan Mata Indonesia TV yang dikutip Senin 29 Maret 2021.

Nick mendapat pengetahuan tersebut dari tokoh organisasi papua merdeka (OPM) Nicolaas Jouwe yang menyebut perjuangannya memisahkan diri dari Indonesia akan sia-sia.

Menurut Nick saat menyampaikan hal tersebut Nicolaas bermukim di Belanda dan ingin kembali ke Papua karena kecewa setelah mengetahui kebohongan itu.

“Jadi Belanda tipu kita bahwa nanti Papua akan merdeka. Tidak mungkin,” kata Nick saat menceritakan kekecewaan orang yang dipanggilnya paman itu.

Seperti diceritakan Nick, Nicolaas Jouwe mengungkapkan Papua yang dahulu bernama Irian Barat/Irian Jaya merupakan bagian dari Hindia Belanda.

Maka, saat Pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Hindia Belanda otomatis beserta Papua.

Itu sebabnya, meski sejak pertengahan 1960-an sudah tinggal di Belanda, Nicolaas merasa kecewa setelah mengetahui kebohongan tersebut.

Hal tersebut mendorong Nicolaas untuk pulang ke Papua yang terwujud pada 2010 antara lain juga berkat bantuan Nick Messet.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini