MATA INDONESIA, JAKARTA – Perilaku sejumlah elite politik yang minta penundaan pemilu mendapat kecaman berbagai pihak. Muhammadiyah termasuk yang mengecam dan meminta para elite politik untuk berfikir panjang.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai penundaan pemilu bisa berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dan parlemen serta kepala daerah.
“Mari berpikir jernih dan jangka panjang. Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi,” ujar Mu’ti, Minggu 27 Februari 2022.
Ia meminta elite politik bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok. Ia menyarankan para elite sadar dan mendengar langsung aspirasi di lapangan ihwal kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. “Jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat,” ujar Mu’ti.
Wacana penundaan Pemilu 2024 sedang bergulir oleh sejumlah partai. Usul itu awalnya dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab dengan nama Cak Imin ini beralasan Pemilu 2024 harus ditunda agar tidak mengganggu momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi ini.
Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan juga mengecam perilaku elite politik yang lebih banyak mementingkan kekuasaan. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021, masa jabatan presiden maksimal dua periode.
”Ini salah satu dasar pemilu maslahat yang terhindar dari praktik kecurangan menjadi pemilu yang jujur dan adil (jurdil),” katanya.
Ia melanjutkan, salah satu landasan pelaksanaan pemilu maslahat sudah sesuai dengan UUD 1945. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat terpilih kembali dalam jabatan yang sama. Hanya untuk satu kali masa jabatan.
“Sebagai negara demokrasi yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat, tidak elok terjadi tarik ulur penyelenggaraan pemilu yang membuat masyarakat pro kontra dan terbelah. Ini akan menjadi preseden yang kurang baik dalam membangun demokrasi kedepan,” kata dia.
